Pemerintah Siapkan Bantuan Kesehatan untuk Palestina dan Sudan

Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan bantuan kepada Palestina dan Sudan. Masing-masing senilai satu juta Dolar AS.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas bantuan penanganan darurat kesehatan Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK.

Melalui siaran pers, Rabu (27/3), Muhadjir mengatakan, Pemerintah Indonesia menerima permintaan bantuan dari kedua negara itu. Permintaan dari Pemerintah Mesir ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan rakyat Palestina yang saat ini banyak mengungsi di Mesir.

Sedang permintaan dari Pemerintah Sudan ditujukan untuk membantu masalah krisis kesehatan masyarakat, karena dampak konflik internal.

"Sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Kedaruratan melalui BNPB, yang selanjutnya disalurkan sesuai apa yang diusulkan dari Kementerian Luar Negeri," jelas Menko PMK.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, pihak Palestina dan Sudan sudah menyampaikan daftar kebutuhan untuk penanganan krisis kesehatan. Sehingga lebih memudahkan bagi Pemerintah Indonesia meresponnya.

Pemenuhan bantuan akan diprioritaskan dari produk dalam negeri yang fit dengan daftar bantuan.

"Indonesia siap memberi bantuan kepada Sudan dan Palestina melalui Mesir, dan ini bagian dari diplomasi kemanusiaan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia, terutama dalam kurun waktu 10 tahun ini," tutur Retno.

Dia juga mengatakan, bantuan ke Palestina akan melengkapi bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelumnya, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah Indonesia juga berencana memberi bantuan melalui jalur udara atau air drop untuk rakyat Gaza Utara.

"Jika ditotal, bantuan sudah mencapai 4.400 ton, yang semuanya diperuntukkan bagi Gaza," tambahnya.

Sementara Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan, pemberian bantuan kali ini menggunakan DSP yang ada di BNPB. Skema bantuan yang disalurkan melalui DSP bisa dilakukan untuk bencana di luar negeri, dengan persetujuan RTM dan Kemenlu.

Kemudian juga ada skema bantuan dari organisasi filantropi dan swasta yang akan dihimpun BNPB. Kepala BNPB menyampaikan bahwa pemberian bantuan ke luar negeri sudah cukup sering dilakukan, sehingga dia optimis kali ini berjalan baik dan lancar.

"Setelah ini kita bentuk Satgas terpadu BNPB, Kemlu, Kemenkes. Untuk barang akan ditentukan Kemenlu sesuai permintaan. Kemudian akan kita angkut dengan pesawat Garuda, mudah-mudahan minggu depan terealisasi," jelasnya.