Penataan NLE Harus Diimbangi Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) yang berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta.

NLE merupakan platform ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang.

"Untuk mendukung implementasi NLE di bidang ketenagakerjaan, maka harus diimbangi ketersediaan SDM yang kompeten, peningkatan perlindungan tenaga kerja, dan upaya mitigasi terkait masalah yang timbul," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat 'Sosialisasi Regulasi Perlindungan Kerja bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan', di Padang, Sumatera Barat.

Menurut Indah, berawal dari semangat itulah maka ada kesepakatan pembenahan regulasi tata kelola TKBM terkait kelembagaan (oleh Kemenkop UKM), perlindungan kerja TKBM (oleh Kemnaker), dan tarif jasa layanan TKBM (oleh Kemenhub).

Dia juga menegaskan, penerapan NLE di pelabuhan bertujuan menata agar pelabuhan lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan yang ada di negara lain.

"Bila NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya," kata Indah, seperti dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/3).

Dia juga menambahkan, seluruh TKBM harus terhindar dari kecelakaan kerja, dan terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan serta harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan NLE.

"TKBM harus terus meningkatkan kemampuannya dengan melakukan pelatihan kerja agar bisa terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini," katanya/