Aksi demonstrasi Kaukus Muda Nusantara (KMN), di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3)/RMOL
Aksi demonstrasi dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Kaukus Muda Nusantara (KMN), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Demo yang berlangsung jelang penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 ini, menyuarakan penolakan terhadap isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan beredar di publik menyusul isu dugaan kecurangan pada pemilu tahun ini.
"Hentikan isu memakzulkan kepala negara karena akan memperlambat proses penyelenggaraan pemilu dan menimbulkan perpecahan di masyarakat," ujar Koordinator Aksi KMN, Edi di atas mobil komando.
Dia mengatakan, isu pemakzulan berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan kegaduhan, sehingga diharapkan tidak terjadi upaya-upaya tersebut dilakukan kelompok tertentu.
"Hindari main hakim sendiri dan jangan menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya," sambungnya mengimbau.
Maka dari itu, dia meminta agar masyarakat dapat berpikir jernih dan tidak terprovokasi dengan beredarnya isu pemakzulan Presiden Jokowi.
Di samping itu, dia juga memandang penting dukungan dari masyarakat, terutama untuk mengakui hasil Pemilu Serentak 2024 yang akan ditetapkan KPU RI pada malam nanti.
"Siapapun yang terpilih itulah suara rakyat dan dukung Presiden terpilihnya. Kami mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk mengawal demokrasi Pemilu dengan aman dan damai," tuturnya.
"Jangan terprovokasi masyarakat dengan isu Pemilu curang, mari kita jaga kondusifitas Negara pasca Pemilu 2024. Mari jaga persatuan dan kesatuan, hindari perpecahan," demikian Edi menambahkan.
Dalam aksinya, KMN membawa massa sekitar puluhan orang, sembari membawa beberapa spanduk bertuliskan "Tolak Hak Angket", "Tegakkan Demokrasi, Dukung Hasil Pemilu, Tolak Isu Pemakzulan".
Selain itu juga terdapat poster yang bertuliskan, "Rakyat Indonesia Sudah Dewasa Dalam Berdemokrasi".