Berita

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu: Rekap Suara Papua Terlambat Gara-gara Suara PSI Menggelembung

RABU, 20 MARET 2024 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Papua dan Papua Pegunungan yang mandek, salah satu sebabnya diungkap oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, informasi mengenai suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelembung di Papua dan Papua Pegunungan, menjadi faktor rekapitulasi suara di dua provinsi terlambat.

"Itulah kenapa (rekapitulasi suara di tingkat nasional untuk) Papua agak lama kan," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).


Bagja menegaskan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rekapitulasi suara berjenjang harus diselesaikan di saat itu juga.

"Kan harus dibersihkan yang begitu-begitu," sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, temuan suara PSI menggelembung ketika masuk rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, padahal suaranya saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 0 suara, dipastikan harus diperbaiki.

"Kan ini ada (rekapitulasi) di tingkat kecamatan, ada di tingkat distrik kalau di Papua. Itu harus dibicarakan oleh teman-teman kabupaten/kota. Kalau terlambat, maka harus (diselesaikan) di provinsi," urai Bagja.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI dua periode itu memastikan, kondisi tidak normal yang dihadapi dalam rekapitulasi suara berjenjang hingga ke tingkat nasional pada Pemilu 2024 ini, ditengarai adanya permasalahan-permasalahan di daerah.

"Mungkin persoalan di daerah. Ada permasalahan, ada saksi yang keberatan, harus dibicarakan," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya