PKS: Daya Beli Masyarakat sudah Lemah Semakin Terpuruk

Rencana pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun depan dikritik habis oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menuturkan bahwa rencana kenaikan PPN 12 persen kurang tepat lantaran saat ini kondisi ekonomi nasional belum stabil.

“Kita masih bisa dibilang kesulitan ya, apalagi tadi sudah banyak disinggung PPN mulai naik 12 persen, kalau PKS kan sejak awal memang sudah menolak HPP-nya, tapi kita juga turut prihatin gitu di tengah harga beras naik PPN juga naik 12 persen, tol juga naik, jadi daya beli masyarakat yang sudah lemah semakin terpuruk,” tegas Anis dalam rapat di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/3).

Anis mengurai saat ini pendapatan negara mengalami penurunan 4,5 persen dan 5,4 persen, di sisi lain belanja negara hingga 30,1 persen dan 18,1 persen lantaran adanya Pemilu, dan masuknya bulan suci Ramadan serta Idul Fitri.

Pendapatan negara saat ini ditopang dari belanja domestik namun jika pajak dinaikkan dia khawatir daya beli masyarakat akan menurun.

“Yang berkontribusi besar atas pendapatan negara sekali lagi domestik ya, konsumsi rumah tangga yang di sini masih sama 53 persen kontribusi rumah tangga, yang artinya hubungannya sangat erat dengan daya beli masyarakat,” jelasnya.

“Bu Menteri juga tau bagaimana masyarakat kita berteriak soal mahalnya harga beras. Kita tidak bisa menutup mata, demandnya tinggi apalagi menjelang Idul Fitri ini sangat tinggi,” tutupnya.