Rakyat Wajib Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Pemerintah dinilai memukul rakyat atas rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, 2025 nanti. Padahal tugas pemerintah mensejahterakan rakyat, bukan membuat menderita.

Begitu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025 nanti.

"Rencana kenaikan PPN 12 persen itu jelas sangat memukul rakyat. Pilpres itu untuk mendapatkan mandat rakyat, lalu kenapa rakyat disakiti dengan PPN 12 persen?" kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/3).

Apalagi, sambung dia, kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal terlaksana pada pemerintahan yang baru. Seharusnya yang berhak menaikkan PPN pemerintahan setelah Joko Widodo.

"Kenapa gegabah dinaikkan, padahal itu porsi pemerintahan baru. Dengan menaikkan PPN 12 persen, maka klaim membaiknya perekonomian patut dipertanyakan. Kalau ekonomi membaik, kenapa PPN harus naik sampai 12 persen," dia balik bertanya.

Dia juga menilai, rencana naiknya PPN 12 persen membuktikan kegagalan pemerintah Jokowi yang selama ini mengklaim ekonomi membaik.

"Itu bukti ekonomi selama ini memburuk, sehingga untuk menutup lobang-lobang pendapatan negara, akhirnya menaikkan PPN jadi 12 persen. Maka rakyat wajib menolak, karena tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat justru dilanggar rezim," pungkas Muslim.