Berita

Henry Yosodiningrat/RMOL

Politik

Sentil Henry Yosodiningrat, Haidar Alwi: Tidak Perlu Bikin Hoax Pemilu

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Suasana menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 harus dijaga agar tetap damai. Terutama dengan tidak menyebar berita bohong atau hoax yang dapat memicu perselisihan di masyarakat.

Begitu dikatakan  Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi menyoroti pernyataan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, yang gencar menyuarakan adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

Dalam pernyataannya Henry menyinggung kekalahan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD khususnya di Jawa Tengah, yang dipimpin Ganjar Pranowo selama 10 tahun dan dikenal sebagai kandang banteng.


Menurut Henry, penyebab kekalahan tersebut karena adanya dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30 persen.

Bagi Haidar Alwi, pernyataan tersebut patut disesalkan. Katanya, Henry sebagai politisi bergelar akademis profesor bisa bijak dan menjadi contoh pada masyarakat.

"Tidak perlulah sebar-sebar hoax segala. Apalagi seorang profesor yang seharusnya bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, bukan malah menyebarkan hoax," kata Haidar Alwi dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).

Menurutnya, apa yang disampaikan Henry sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan data yang kredibel. Untuk menguji pernyataan Henry,  dia pun melakukan penghitungan menggunakan data KPU.

Untuk menghitung partisipasi pemilih, rumusnya adalah jumlah DPT dibagi jumlah suara sah dan tidak sah kemudian dikali 100 persen.

Adapun jumlah DPT Kabupaten Sragen 2024 yaitu 760.294. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 644.274.

"Hasilnya, partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen 2024 yakni 84,74 persen. Jadi angka yang 30 persen Henry itu dapatnya dari mana? Suara Ganjar dikali dua?" bebernya.

Karena itu, Haidar Alwi berpesan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi sekalipun disampaikan oleh seorang politisi bergelar akademis tinggi.

"Karena sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah, untuk mendapatkan bargaining politik," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya