Berita

Nissan berencana mengurangi kapasitas produksinya di China hingga 30 persen/Net

Otomotif

Nissan dan Honda Kompak Pangkas Produksi Kendaraan di China

JUMAT, 15 MARET 2024 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan produsen lokal, dua raksasa Jepang Nissan Motor dan Honda Motor bersiap mengurangi kapasitas produksi kendaraan mereka di China.

Dikutip dari Nikkei, Jumat (15/3), Nissan akan memulai pembicaraan dengan perusahaan patungan lokal dalam beberapa hari mendatang untuk mengurangi kapasitasnya di China hingga 30 persen, yang setara dengan 500.000 mobil setiap tahunnya.  

Nissan memproduksi sekitar 1,6 juta mobil di China setiap tahunnya dengan delapan pabriknya yang beroperasi di negara itu, termasuk pabrik di Hubei dan Henan, melalui usaha patungan dengan Dongfeng Motor China.  


Pada 2023 produksi Nissan di China turun 24 persen year on year (YoY) menjadi 793.000 kendaraan, turun di bawah angka 1 juta untuk pertama kalinya dalam 14 tahun.

Honda juga ingin mengurangi kapasitasnya di China sebesar 20 persen menjadi sekitar 1,2 juta kendaraan setiap tahunnya. Perusahaan dilaporkan sedang berdiskusi dengan mitra lokal dan telah memberi tahu pemasok utama bahwa mereka akan mengurangi produksi.

Saat ini, Honda memiliki total kapasitas 1,49 juta mobil per tahun di China melalui dua usaha patungan, satu dengan GAC Group dan yang lainnya dengan Dongfeng Motor Group.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan China yang memperoleh teknologi dan pengetahuan dari pabrikan Jepang, mengasah keterampilan mereka ketika pemerintah mendorong peralihan ke kendaraan listrik, memperluas pasar untuk kendaraan energi baru, atau NEV, termasuk kendaraan listrik dan hybrid.

Pada 2023, pangsa pasar merek China meningkat hingga 56 persen, dan kendaraan GAC Group sendiri menguasai lebih dari 30 persen.  

Pabrikan China telah mengalihkan fokus mereka ke merek sendiri dan menjauh dari merek usaha patungan, yang penjualannya menurun dan keuntungannya harus dibagi dengan mitra mereka di luar negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya