Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Evaluasi 26 Tahun Reformasi, KKN Subur Dibawah Kepemimpinan Joko Widodo

KAMIS, 14 MARET 2024 | 21:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo disampaikan Sudirman Said. Sebagai salah satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang lahir di era reformasi, era Jokowi dinilai sebagai era suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hal itu dia sampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk "Refleksi Seperempat Abad Reformasi" yang digelar secara virtual, Kamis (14/3).

"Perjalanan reformasi selama 26 tahun kita mengalami masa kepemimpinan 5 orang presiden. Pak Habibie, Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Megawati (Soekarnoputri), SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan Jokowi. Satu ornamen yang sangat saling melengkapi," ujar Sudirman.


Dia mengulas satu persatu sosok 5 presiden tersebut secara singkat, dari yang diketahuinya tentang pengenalan orang terhadap latar belakang sosok-sosok tersebut.

"Seorang intelektual, ilmuwan yang belakangan menjadi birokrat (Habibie). Kemudian tokoh agama Pak Abdurrahman Wahid. Kemudian pimpinan partai yang membangun legitimasi melalui perjuangan luar biasa Ibu Mega. Seorang jenderal intelektual SBY," urai Sudirman.

"Dan kemudian masuklah dalam tanda kutip orang biasa. yang karena demokrasi orang biasa itu bisa masuk dalam tangkup kekuasaan yang merupakan anak kandung dari reformasi," sambungnya memaparkan perbedaan sosok Jokowi.

Menurutnya, salah satu agenda reformasi adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). serta menghapus dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia/TNI), dan melahirkan demokrasi dan membudayakan meritokrasi.

Namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Sudirman menilai seorang pimpinan negara bernama Jokowi yang berlatar belakang orang biasa, yang karena demokrasi bisa memasuki kekuasaan puncak tetapi malah menyuburkan KKN.

"Dalam pandangan banyak pihak, (Jokowi) telah menghancurkan jalan masuknya demokrasi, melemahkan lembaga-lembaga kontrol (seperti) DPR, KPK dilimpuhkan. Partai-partai hipokrasi tidak lagi dibiarkan fungsi kontrol," tuturnya.

"Kemudian juga menyuburkan korupsi, karena pada zaman inilah, pada era inilah 5 dari 7 pimpinan lembaga tinggi negara masuk penjara ditangkap polisi. Sejumlah menteri aktif masuk penjara karena korupsi. Puluhan gubernur hingga bupati, ratusan anggota DPR masuk penjara karena korupsi," sambungnya mengungkit.

Menurut Sudirman yang pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden SBY menilai, persoalan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan itu memang tidak bisa dikaitkan langsung kepada Jokowi. Tapi, di saat dia memimpin justru KKN menjadi tumbuh subur.

"Tentu tidak ada urusan langsung dengan Pak Jokowi. Tapi, lingkungan ini membuat praktik korupsi dan nepotisme jadi subur. Dan juga mempraktikan kolusi dan nepotisme secara telanjang," demikian Sudirman menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya