Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Istimewa

Politik

Pembentukan Dewan Aglomerasi Akal-akalan Pemerintah Pusat

KAMIS, 14 MARET 2024 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang didalamnya memuat usulan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Dewan Pengarah Aglomerasi dinilai sebagai manuver penguasa untuk memfasilitasi oligarki.

Karena dalam sistem tata pemerintahan Indonesia sesungguhnya tidak dikenal istilah kawasan dan dewan aglomerasi.

"Aglomerasi adalah terma ekonomi untuk menunjukkan wilayah bisnis atau ekonomi tertentu, lembaganya bukanlah lembaga publik tetapi sekadar lembaga ekonomi," kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran,  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/3).


Menurutnya, setelah tak lagi berstatus Ibukota Negara maka Jakarta akan kembali menjadi daerah otonom. Jakarta bersama daerah di sekitarnya dapat membangun kerja sama antardaerah otonom untuk sesuatu kebutuhan.

Analis politik Universitas Nasional itu mencontohkan, misalnya Jabodetabek membentuk badan kerja sama pengembangan dan pengelolaan kawasan industri yang kontrolnya dilakukan bersama antarpemerintah daerah.

"Jadi, rencana dibentuknya Dewan Aglomerasi dan diketuai oleh wakil presiden adalah akal-akalan pemerintah pusat mengambil alih kewenangan daerah otonom demi memfasilitasi para oligarki agar lebih leluasa berbisnis," pungkasnya.

Dalam RUU DKJ kawasan aglomerasi didefinisikan sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya sekalipun berbeda dari sisi administrasi.

Kawasan aglomerasi itu dijadikan satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya