Berita

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman/Istimewa

Politik

2 Kali Mentan Era Jokowi, Andi Amran Tak Punya Konsep Kendalikan Harga Pangan

KAMIS, 14 MARET 2024 | 12:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa kenaikan harga daging sapi dan ayam wajar karena para peternak tidak punya THR (tunjangan hari raya) di setiap Lebaran menuai polemik.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, jawaban itu keluar dari mulut Mentan karena tidak memiliki konsep untuk mengatur harga komoditas pangan.

"Jawaban Mentan atas kenaikan harga daging sapi dan ayam cara menghindar karena minim solusi. Kenaikan harga tidak bisa dikendalikan karena Jokowi dan menterinya tidak punya konsep dalam mengendalikan harga pasar," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/3).

Alih-alih memberi THR bagi peternak, kenaikan harga jika dibiarkan hanya akan menguntungkan pengusaha. Sementara peternak tetap gigit jari.

"Sudah pasti yang diuntungkan adalah tengkulak dan pengusaha besar yang sudah lama bermain di sektor tersebut," ucap Hari.

Ironisnya, Amran telah dua kali menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi. Sehingga dia seharusnya paham terkait persoalan kenaikan harga pangan di momen-momen tertentu.

Sebelumnya, Mentan Andi Amran menilai kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan saat ini sebagai hal yang wajar.

“InsyaAllah cukup. Tapi kalau harga ayam naik, peternak kita kan enggak punya THR, biarlah naik dikit, supaya THR-nya dapat dari kenaikan harga itu,” kata Andi Amran, usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/3).

Dia meminta masyarakat memahami kenaikan daging sapi dan ayam, karena peternak tidak punya THR.

“Sekarang stoknya cukup, produksi ayam cukup, telur kita cukup, tapi kalau naik dikit tolong dipahami. Peternak dan petani cabai kita tidak punya THR, tunjangan hari raya,” ucapnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya