Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)/Ist
Kontroversi penghapusan data penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan politikus di Kebon Sirih. Pasalnya, penghapusan data bisa berujung pada kondisi mahasiswa putus kuliah.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mudah menghapus data mahasiswa penerima bantuan pendidikan lewat skema Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sebab khawatir menyebabkan mahasiswa putus kuliah.
Pernyataan itu disampaikan Johnny menanggapi rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta yang menyatakan perlunya pemeriksaan ulang terhadap 624 mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima KJMU tahun 2024 karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Menurut saya tidak perlu lagi pemeringkatan kemiskinan. Sebab banyak yang tidak sesuai fakta di lapangan. Kalau mereka dihapus, kuliahnya bisa telantar. Jangan mudah menghapus nama mereka yang penerima,” kata Johnny dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/3).
Apalagi dampak pandemi Covid-19 masih terasa bagi perekonomian sebagian warga Jakarta. Oleh karena itu, Johnny menegaskan, pemerintah jangan menghapus data penerima KJMU dengan mudah.
Diketahui Disdukcapil melakukan pemadanan data dengan tiga parameter, yaitu data SIAK Terpusat, hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, serta pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU kepada 19.041 penerima manfaat.
Lalu ditemukan 624 orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Terdiri dari 14 orang tidak sesuai berdasarkan padanan data SIAK Terpusat, 577 orang perlu dilakukan verifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai domisili, dan 33 orang yang berpenghasilan tidak rendah.
