Berita

Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo/Net

Politik

IPW Minta Kapolda Sumut Periksa Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo

SELASA, 12 MARET 2024 | 21:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aksi kekerasan oleh sekelompok preman terhadap mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Mapolresta Deli Serdang beberapa hari lalu disayangkan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pihak kepolisian seharusnya tidak membiarkan para pengunjuk rasa mendapatkan intimidasi hingga aksi kekerasan dari kelompok preman.

“Karena tindakan mengeluarkan pendapat di depan umum seperti unjuk rasa itu dilindungi konstitusi,” kata Sugeng dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (12/3).


Sugeng mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut harus dilihat dari latar belakang tuntutan. Pertama, keresahan mahasiswa atas praktik judi yang belum benar-benar ditindak Polresta Deli Serdang.

Kedua, bisa jadi karena adanya kecurigaan mereka bahwa Kapolresta Deli Serdang dan jajarannya melindungi perjudian ini. Ketiga, pihak kepolisian memang secara hukum harus menindak perjudian.

“Jadi kalau mereka demo, dan ada sekelompok orang melakukan kekerasan kepada mereka dan polisi diam, maka dua asumsi di atas menjadi benar,” ujarnya.

Sugeng melanjutkan, tidak adanya perlindungan polisi kepada pendemo dari kekerasan atau paksaan kelompok penentang memunculkan dugaan miring bahwa kelompok tersebut dikerahkan bandar judi.

“Atas kondisi ini, maka Kapolda Sumut harus menurunkan Propam untuk memeriksa Kapolres Deli Serdang, Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolresta Deli Serdang dibubarkan oleh kelompok preman beberapa hari lalu. Ironisnya, para pengunjuk rasa mengalami tindak kekerasan dari kelompok preman tersebut di hadapan petugas kepolisian yang mengawal demo.

Beberapa pengunjuk rasa bahkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena diduga dianiaya oleh kelompok tersebut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya