DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/Net
Ruang gerak untuk mempopulerkan diri semakin sempit seiring berakhirnya pemerintahan, dinilai jadi alasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Begitu yang disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, bahwa Presiden Jokowi seharusnya menjadi ketua koalisi, sosok yang berada di atas semua ketum parpol.
"Ruang gerak PSI untuk mempopulerkan diri semakin sempit seiring berakhirnya masa kerja Presiden Joko Widodo. Inilah yang kemudian mendorong PSI untuk mengusulkan Jokowi menjadi ketua koalisi," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/3).
Menurut Wildan, ide tersebut boleh saja dilontarkan. Namun hal tersebut memperlihatkan pragmatisme berpolitik PSI yang berlebihan.
"Sejak masa kampanye Pemilu 2024 lalu, PSI sudah mengklaim 'Partainya Jokowi' di berbagai alat peraga kampanye yang disajikan di ruang publik. Pesan ini menginformasikan kepada publik bahwa Jokowi dijadikan cantolan atau kaitan bagi PSI untuk menapak popularitas yang lebih kuat di benak pemilih. Kesimpulannya, Jokowi dijadikan materi utama
political marketing-nya PSI," terang Wildan.
Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, imbuh dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, PSI tetap membutuhkan sosok yang kuat untuk dijadikan alat promosi. Meski PSI mendukung Prabowo-Gibran, partai yang berdiri pada 2014 ini tetap ingin menjadikan Jokowi sebagai tokoh penting.
"Melalui ketokohan Jokowi sebagai ketua koalisi itulah, PSI berharap sosok Jokowi tetap punya efek positif terhadap popularitas dan elektabilitas partai di masa mendatang," tutur Wildan.
Apalagi, kata Wildan, Jokowi sudah berbaik hati kepada PSI. Meskipun berstatus partai nonparlemen, PSI sudah diganjar jabatan Wakil Menteri ATR.
"Ini kompensasi atas totalitas dukungan PSI kepada Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu. Keinginan PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi memperlihatkan rasa kurang yakin kepada sosok Prabowo dan Gibran," pungkas Wildan.
