Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Pengamat: Jokowi Sulit Jadi Ketua Koalisi Kecuali Ancam Ketum Parpol

SELASA, 12 MARET 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi yang berada di atas semua partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sulit terwujud. Terlebih, kelak Jokowi tak akan menjadi presiden lagi.

“Besar kemungkinan usulan ini tidak akan terealisasi,” kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/3).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, usulan PSI akan terwujud apabila Jokowi mengeluarkan senjata pamungkasnya dengan menyeret para ketua umum parpol ke ranah pidana.


“Kecuali memang seluruh partai koalisi pemenang memiliki masalah yang bisa dijadikan sebagai ancaman jika tidak mendukung Jokowi,” kata Dedi.

Atas dasar itu, Dedi menilai PSI getol mengusulkan wacana yang tak masuk akal tersebut tak lebih karena memerlukan perlindungan dari penguasa sekarang yang bernama Jokowi.

“Partai semacam ini jelas tidak miliki kemandirian, bisa saja tanpa Jokowi, PSI tenggelam di 2024 ini,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Joko Widodo semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace Minggu (10/3).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya