Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Pengamat: Jokowi Sulit Jadi Ketua Koalisi Kecuali Ancam Ketum Parpol

SELASA, 12 MARET 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi yang berada di atas semua partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sulit terwujud. Terlebih, kelak Jokowi tak akan menjadi presiden lagi.

“Besar kemungkinan usulan ini tidak akan terealisasi,” kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/3).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, usulan PSI akan terwujud apabila Jokowi mengeluarkan senjata pamungkasnya dengan menyeret para ketua umum parpol ke ranah pidana.


“Kecuali memang seluruh partai koalisi pemenang memiliki masalah yang bisa dijadikan sebagai ancaman jika tidak mendukung Jokowi,” kata Dedi.

Atas dasar itu, Dedi menilai PSI getol mengusulkan wacana yang tak masuk akal tersebut tak lebih karena memerlukan perlindungan dari penguasa sekarang yang bernama Jokowi.

“Partai semacam ini jelas tidak miliki kemandirian, bisa saja tanpa Jokowi, PSI tenggelam di 2024 ini,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Joko Widodo semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace Minggu (10/3).

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya