Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie/Net
Usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi di atas semua partai politik pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran, merupakan upaya cari aman untuk lolos parlemen.
Partai yang diketuai putra bungsu Jokowi itu belakangan jadi sorotan, karena dugaan penggelembungan perolehan suara Pemilu 2024.
“PSI sedang cari suaka agar selamat dari tuduhan rekayasa suara di Pemilu 2024 yang sedang ramai,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/3).
Sebab, kata Dedi, usulan PSI itu sebetulnya tidak relevan alias sulit diterima, karena tidak ada sistem koalisi permanen di Indonesia. Berbeda dengan negara tetangga Malaysia.
“Andai ada koalisi yang dibentuk untuk mengawal pemenang Pemilu, jelas itu bukan Jokowi, tetapi Prabowo, karena dia yang memimpin partai pemenang sekaligus kandidat presiden, atau Airlangga Hartarto, karena pemilik suara terbesar di antara koalisi,” katanya.
Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyebut usulan PSI tak lebih dari sekadar usulan politis, mencari perhatian Jokowi yang kebetulan sekarang masih berkuasa.
“Itu kan upaya meninggikan harga ketokohan Jokowi dan kekuasaannya, terlebih PSI dipimpin Kaesang, putra Jokowi sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyatakan, Jokowi sudah semestinya menjadi sosok yang ada di atas semua partai politik.
Menurut Grace, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, agar Jokowi memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.
"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai yang mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," katanya, Minggu (10/3).
