Berita

Karyawan Google yang menolak proyek Nimbus dengan militer Israel/Net

Dunia

Google Pecat Karyawan Pro-Palestina yang Protes Proyek Kontroversial di Israel

SELASA, 12 MARET 2024 | 10:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan teknologi raksasa Google telah memecat seorang karyawannya yang melakukan protes pro-Palestina selama forum pimpinan perusahaan berlangsung di Kota New York pekan lalu.

Mantan karyawan Google Cloud tersebut mengekspresikan penolakannya dengan berteriak ketika Pimpinan Google Israel, Barak Regev, memberikan pidato.

Dalam aksi tersebut, karyawan Google itu menolak proyek teknologi yang saat ini sedang dibangun Google, yang dianggap mendukung genosida, dan apartheid.


"Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan," teriaknya pada Senin (4/3) lalu dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial seperti dilansir Anadolu Agency.

"Proyek Nimbus membahayakan anggota komunitas Palestina," sambungnya, saat petugas keamanan mengawalnya keluar dari area tersebut.

Juru bicara Google menyatakan bahwa pemecatan karyawan tersebut dilakukan karena dianggap mengganggu acara resmi yang disponsori oleh perusahaan, meskipun tidak merinci pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh mantan karyawan tersebut.

Proyek Nimbus sendiri merupakan proyek yang yang melibatkan kontrak senilai lebih dari 1 miliar dolar (Rp15 triliun) antara Google, Amazon, pemerintah, dan militer Israel.

Proyek itu akan digunakan untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada Tel Aviv, yang telah mendapat kecaman dari pendukung pro Palestina.

Pada 2021, lebih dari 300 karyawan Google dan Amazon sempat menandatangani surat terbuka yang menilai bahwa proyek tersebut dapat memperburuk diskriminasi dan pengusiran sistematis oleh militer dan pemerintah Israel terhadap warga Palestina.

"Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar surat tersebut, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu.

Lebih dari 600 karyawan Google juga telah mengecam sponsornya pada Forum Mind the Tech pada pekan lalu, tempat Regev berbicara dengan menyerukan perusahaan tersebut untuk menarik dukungannya dan meminta maaf atas korban jiwa di Gaza.

"Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Google serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik," kata surat itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya