Berita

Markas UNRWA di Gaza/Net

Dunia

Swedia dan Kanada Setuju Lanjutkan Pendanaan UNRWA

MINGGU, 10 MARET 2024 | 10:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah lebih dari sebulan melakukan pemogokan, kini Swedia dan Kanada setuju melanjutkan pendanaan mereka untuk badan PBB yang membantu warga Palestina (UNRWA).

Mereka adalah salah satu dari 16 negara yang bulan lalu menghentikan dana bantuan ratusan juta dolar, menyusul tuduhan yang menyebut 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas di Israel Selatan 7 Oktober lalu.

Pada Sabtu (9/3), Menteri Pembangunan Swedia Johan Forssell mengatakan pihaknya akan mengirimkan dana senilai 200 juta krona (Rp256 miliar), setelah UNRWA setuju memberikan transparasi soal pengeluaran keuangan para stafnya.


“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk dan kebutuhannya sangat mendesak,” ujarnya, seperti dimuat Associated Press.

Sehari sebelumnya, Kanada mengumumkan pendanaan kembali untuk UNRWA setelah Menteri Pembangunan Internasional Ahmed Hussen menerima laporan sementara PBB tentang tuduhan Israel.

"Pemerintah (Kanada) akan melanjutkan pendanaannya ke UNRWA sehingga lebih banyak yang bisa dilakukan untuk menanggapi kebutuhan mendesak warga sipil Palestina," kata Hussen.

Bulan lalu, Israel menuduh 12 dari ribuan pegawai UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang Israel dan menyandera sekitar 250 lainnya.

Negara-negara pendonor besar termasuk Amerika Serikat dengan cepat menghentikan pendanaan untuk UNRWA senilai sekitar 450 juta dolar (Rp 7 triliun), hampir setengah dari anggarannya untuk tahun ini.

PBB telah meluncurkan investigasi, dan UNRWA telah menyetujui audit dari luar untuk mendapatkan kembali dukungan donor.

UNRWA adalah lembaga bantuan terbesar yang beroperasi di Gaza, dengan lebih dari dua juta orang bergantung pada layanannya.

Dibentuk pada tahun 1949, organisasi ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang yang memberikan bantuan kemanusiaan mendesak, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan, di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Badan ini juga telah menyediakan perlindungan bagi ratusan dan ribuan pengungsi sejak pecahnya konflik setelah serangan tanggal 7 Oktober.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya