Berita

Sejumlah tokoh militer hingga budayawan mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR)/RMOL

Politik

Tokoh Militer hingga Budayawan Didirikan Sekber Penyelamat Demokrasi dan Reformasi

SABTU, 09 MARET 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah tokoh militer hingga budayawan mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari ini Sabtu (9/3).

Sekretaris F-PDR Rudi S. Kamri mengungkapkan bahwa didirikannya sekber ini setelah melihat kondisi Pemilu 2024.

Dalam pernyataannya, Rudi menyatakan bahwa Sekber F-PDR berkomitmen untuk menciptakan tata negara dan tata pemerintahan yang berintegritas, melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.


Selain itu, ia juga menyoroti Pemilu 2024 sebagai contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dengan mencampuri proses pemilihan secara tidak langsung, terutama melalui keterlibatan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

“Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” tegas Rudi saat menyampaikan poin deklarasi.

Ia juga mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu dalam perjuangan memperkuat demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sekber F-PDR juga membuka ruang sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan yang terukur.

“Maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan Mimbar Bebas di Rumah Perjuangan ini,” tandasnya.

Dalam deklarasi ini, terlihat sejumlah tokoh antara lain Politisi PDIP TB Hasanuddin, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya