Berita

Jajaran pengurus DPW PKS Sumsel/RMOLSumsel

Politik

Raih 46 Kursi di DPRD Kabupaten/Kota, PKS Sumsel: Sesuai Prediksi

JUMAT, 08 MARET 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan akan memperoleh 46 kursi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Di tingkat DPRD Sumsel, PKS meraih 7 kursi. Sementara untuk DPR RI, mereka mendapatkan 2 kursi.

"Berdasarkan data dari tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PKS memperoleh 46 kursi. Di tingkat Provinsi, kami memperoleh 7 kursi, dan di DPR RI, kami mendapatkan 2 kursi," kata Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha, di kantor DPW PKS Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (8/3).


Toha menjelaskan, hasil ini sudah dapat dipastikan meski perhitungan masih berlangsung di tingkat Provinsi Sumsel.

Hal ini berdasarkan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kesaksian para saksi, serta rekapitulasi data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan bukti C1, sehingga perolehan kursi tersebut tidak dapat disengketakan.

"DPW PKS memiliki bukti-bukti hingga tingkat TPS dan PPK. Hasil ini sudah sesuai dengan prediksi kami," tambahnya.

Selain itu, Toha juga menyoroti peningkatan jumlah suara dan kursi di beberapa Kabupaten/Kota. Seperti di Musi Rawas, PKS mendapat 5 kursi, Prabumulih 4 kursi, dan Ogan Ilir 4 kursi.

Penambahan suara ini, menurutnya, tidak hanya karena pengawalan ketat dari kader PKS. Tetapi juga karena penguatan struktur partai yang dilakukan secara masif.

Toha menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumsel atas partisipasinya dalam memberikan suara kepada PKS.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Sumsel, Askweni menegaskan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kecurangan yang dapat menyebabkan hilangnya suara PKS di tingkat Kabupaten/Kota.

"Alhamdulillah, belum ada kecurangan yang terjadi. Semua pihak telah menandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi dan partai politik lainnya. Kami berharap tidak ada pihak yang dengan sengaja mencari celah untuk merusak demokrasi," ujarnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya