Berita

Jajaran pengurus DPW PKS Sumsel/RMOLSumsel

Politik

Raih 46 Kursi di DPRD Kabupaten/Kota, PKS Sumsel: Sesuai Prediksi

JUMAT, 08 MARET 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan akan memperoleh 46 kursi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Di tingkat DPRD Sumsel, PKS meraih 7 kursi. Sementara untuk DPR RI, mereka mendapatkan 2 kursi.

"Berdasarkan data dari tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PKS memperoleh 46 kursi. Di tingkat Provinsi, kami memperoleh 7 kursi, dan di DPR RI, kami mendapatkan 2 kursi," kata Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha, di kantor DPW PKS Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (8/3).


Toha menjelaskan, hasil ini sudah dapat dipastikan meski perhitungan masih berlangsung di tingkat Provinsi Sumsel.

Hal ini berdasarkan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kesaksian para saksi, serta rekapitulasi data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan bukti C1, sehingga perolehan kursi tersebut tidak dapat disengketakan.

"DPW PKS memiliki bukti-bukti hingga tingkat TPS dan PPK. Hasil ini sudah sesuai dengan prediksi kami," tambahnya.

Selain itu, Toha juga menyoroti peningkatan jumlah suara dan kursi di beberapa Kabupaten/Kota. Seperti di Musi Rawas, PKS mendapat 5 kursi, Prabumulih 4 kursi, dan Ogan Ilir 4 kursi.

Penambahan suara ini, menurutnya, tidak hanya karena pengawalan ketat dari kader PKS. Tetapi juga karena penguatan struktur partai yang dilakukan secara masif.

Toha menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumsel atas partisipasinya dalam memberikan suara kepada PKS.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Sumsel, Askweni menegaskan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kecurangan yang dapat menyebabkan hilangnya suara PKS di tingkat Kabupaten/Kota.

"Alhamdulillah, belum ada kecurangan yang terjadi. Semua pihak telah menandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi dan partai politik lainnya. Kami berharap tidak ada pihak yang dengan sengaja mencari celah untuk merusak demokrasi," ujarnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya