Jajaran pengurus DPW PKS Sumsel/RMOLSumsel
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan akan memperoleh 46 kursi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Di tingkat DPRD Sumsel, PKS meraih 7 kursi. Sementara untuk DPR RI, mereka mendapatkan 2 kursi.
"Berdasarkan data dari tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PKS memperoleh 46 kursi. Di tingkat Provinsi, kami memperoleh 7 kursi, dan di DPR RI, kami mendapatkan 2 kursi," kata Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha, di kantor DPW PKS Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, diwartakan
Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (8/3).
Toha menjelaskan, hasil ini sudah dapat dipastikan meski perhitungan masih berlangsung di tingkat Provinsi Sumsel.
Hal ini berdasarkan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kesaksian para saksi, serta rekapitulasi data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan bukti C1, sehingga perolehan kursi tersebut tidak dapat disengketakan.
"DPW PKS memiliki bukti-bukti hingga tingkat TPS dan PPK. Hasil ini sudah sesuai dengan prediksi kami," tambahnya.
Selain itu, Toha juga menyoroti peningkatan jumlah suara dan kursi di beberapa Kabupaten/Kota. Seperti di Musi Rawas, PKS mendapat 5 kursi, Prabumulih 4 kursi, dan Ogan Ilir 4 kursi.
Penambahan suara ini, menurutnya, tidak hanya karena pengawalan ketat dari kader PKS. Tetapi juga karena penguatan struktur partai yang dilakukan secara masif.
Toha menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumsel atas partisipasinya dalam memberikan suara kepada PKS.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Sumsel, Askweni menegaskan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kecurangan yang dapat menyebabkan hilangnya suara PKS di tingkat Kabupaten/Kota.
"Alhamdulillah, belum ada kecurangan yang terjadi. Semua pihak telah menandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi dan partai politik lainnya. Kami berharap tidak ada pihak yang dengan sengaja mencari celah untuk merusak demokrasi," ujarnya.
