Bawaslu Siapkan Data Penanganan Pelanggaran Hadapi Perselisihan Hasil Pemilu di MK

Sengketa hasil Pemilu atau biasa disebut Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), siap dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Sebab, sudah disiapkan data-data penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu dilaksanakan.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, jajarannya di seluruh wilayah pemilihan sudah melakukan Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis PHPU Tahun 2024,yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (5/3).

"Ketua dan PIC (person in charge) setiap tahapan bertugas untuk mengatur bahan-bahannya. Jadi ini mengingatkan di sela-sela kesibukan harus juga mengumpulkan bahan-bahan keterangan tertulis," ujar Totok dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).

Dia mengungkapkan, bahan-bahan yang sudah disiapkan harus dipisahkan berdasarkan tahapan dan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam pencarian data dan merapikan saat sidang di MK.

Selain itu Totok juga mengingatkan agar Bawaslu di daerah tetap setiap tahapan agar tidak terjadinya pergeseran suara baik antarpartai maupun sesama partai.

"Kita juga jangan terlibat dalam konspirasi untuk meloloskan atau tidak meloloskan dugaan pelanggaran. Karena ada data, cuma karena ada konspirasi yang punya data ini dikeroyok oleh saksi-saksi lain. Itu nanti residunya akan sampai ke Bawaslu," katanya.

Lebih lanjut, Totok menegaskan bahwa puncak dari demokrasi adalah mengkonversi suara menjadi kursi, sehingga fungsi Bawaslu adalah menjaga suara tersebut tetap pada hitungan normanya dan tidak bergeser.

"Tidak ada gunanya jadi Bawaslu kalau kita tidak bisa menjaga ini, apalagi kita terlibat dalam menaikkan atau menurunkan suara,” demikian Totok menegaskan.