Berita

Ekonom Senior Faisal Basri/Net

Politik

Bahlil Ngadu ke Dewan Pers, Faisal Basri: Padahal Belum Dibuka Semua

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan pungutan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dituduhkan kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dinilai belum semuanya dibuka kepada publik.

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat merespons pemberitaan terkait upaya Bahlil melaporkan media Tempo ke Dewan Pers buntut podcast dan laporan berita media tersebut.  

"Itu belum semua, yang diangkat Tempo belum semua," kata ekonom senior Faisal Basri dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (7/3).


Selain dugaan permainan IUP, Faisal Basri menduga ada praktik-praktik lain yang dilakukan Bahlil namun tidak terungkap dalam pemberitaan media massa.

Termasuk, kata Faisal Basri, Bahlil diduga turut berupaya meredam sikap kritis mahasiswa terhadap rezim penguasa.

"Dia dapat konsesi dari Menteri Kehutanan, intervensi di organisasi kemahasiswaan. Bukan hanya Bahlil, tapi yang lain-lain juga intervensinya ke BEM untuk menggembosi, memperlancar dinasti Jokowi ini," sambung Faisal Basri.

Pandangan Faisal Basri, sosok Bahlil terlihat seperti menjadi operator bagi penguasa untuk memperlancar pemerintahan.  

"Jadi dia jadi operator di mana-mana, termasuk operator untuk nawari orang-orang masuk (menjadi pendukung) Jokowi," tandasnya.

Bahlil sendiri sempat berbicara soal dugaan permainan izin tambang. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menantang balik pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan.

Dia juga meminta siapa pun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap.

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” tegas Bahlil dalam acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur belum lama ini.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya