Berita

Ekonom Senior Faisal Basri/Net

Politik

Bahlil Ngadu ke Dewan Pers, Faisal Basri: Padahal Belum Dibuka Semua

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan pungutan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dituduhkan kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dinilai belum semuanya dibuka kepada publik.

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat merespons pemberitaan terkait upaya Bahlil melaporkan media Tempo ke Dewan Pers buntut podcast dan laporan berita media tersebut.  

"Itu belum semua, yang diangkat Tempo belum semua," kata ekonom senior Faisal Basri dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (7/3).


Selain dugaan permainan IUP, Faisal Basri menduga ada praktik-praktik lain yang dilakukan Bahlil namun tidak terungkap dalam pemberitaan media massa.

Termasuk, kata Faisal Basri, Bahlil diduga turut berupaya meredam sikap kritis mahasiswa terhadap rezim penguasa.

"Dia dapat konsesi dari Menteri Kehutanan, intervensi di organisasi kemahasiswaan. Bukan hanya Bahlil, tapi yang lain-lain juga intervensinya ke BEM untuk menggembosi, memperlancar dinasti Jokowi ini," sambung Faisal Basri.

Pandangan Faisal Basri, sosok Bahlil terlihat seperti menjadi operator bagi penguasa untuk memperlancar pemerintahan.  

"Jadi dia jadi operator di mana-mana, termasuk operator untuk nawari orang-orang masuk (menjadi pendukung) Jokowi," tandasnya.

Bahlil sendiri sempat berbicara soal dugaan permainan izin tambang. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menantang balik pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan.

Dia juga meminta siapa pun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap.

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” tegas Bahlil dalam acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur belum lama ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya