Berita

Ekonom Senior Faisal Basri/Net

Politik

Bahlil Ngadu ke Dewan Pers, Faisal Basri: Padahal Belum Dibuka Semua

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan pungutan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dituduhkan kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dinilai belum semuanya dibuka kepada publik.

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat merespons pemberitaan terkait upaya Bahlil melaporkan media Tempo ke Dewan Pers buntut podcast dan laporan berita media tersebut.  

"Itu belum semua, yang diangkat Tempo belum semua," kata ekonom senior Faisal Basri dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (7/3).


Selain dugaan permainan IUP, Faisal Basri menduga ada praktik-praktik lain yang dilakukan Bahlil namun tidak terungkap dalam pemberitaan media massa.

Termasuk, kata Faisal Basri, Bahlil diduga turut berupaya meredam sikap kritis mahasiswa terhadap rezim penguasa.

"Dia dapat konsesi dari Menteri Kehutanan, intervensi di organisasi kemahasiswaan. Bukan hanya Bahlil, tapi yang lain-lain juga intervensinya ke BEM untuk menggembosi, memperlancar dinasti Jokowi ini," sambung Faisal Basri.

Pandangan Faisal Basri, sosok Bahlil terlihat seperti menjadi operator bagi penguasa untuk memperlancar pemerintahan.  

"Jadi dia jadi operator di mana-mana, termasuk operator untuk nawari orang-orang masuk (menjadi pendukung) Jokowi," tandasnya.

Bahlil sendiri sempat berbicara soal dugaan permainan izin tambang. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menantang balik pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan.

Dia juga meminta siapa pun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap.

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” tegas Bahlil dalam acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur belum lama ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya