Menteri Pertanian Amran Sulaiman/Net
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menuturkan kenaikan harga beras dinilai wajar meskipun berdampak buruk pada ekonomi nasional.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, pernyataan Mentan Amran kurang tepat.
"Kalau alasannya itu menurut saya agak sedikit kurang relevan ya, karena yang menentukan harga beras itu juga bukan petani, kalau kemudian petani menikmati hasil itu dari harga gabah," kata Luluk kepada wartawan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (6/3).
Legislator dari Fraksi PKB itu menambahkan harga gabah tidak dinikmati oleh para petani.
"Harga gabah itu berapa sih yang dinikmati oleh petani? Sementara kenaikan harga beras itu udah ada balnya harga gabah. Jadi katakanlah harga gabah Rp7.500 lalu kemudian harga beras itu dah Rp16 ribu ya, itu artinya selisih keuntungan itu banyakan mana, petani? Pedagang? Produsen beras atau siapa?" tegasnya.
Dia menambahkan pemerintah jangan menggunakan istilah agar petani sejahtera. Pasalnya, kondisi di lapangan jauh berbeda dengan realita yang disampaikan pemerintah.
"Jadi menurut saya pemerintah jangan kemudian
ngebroke semua ini seolah-olah demi keuntungan petani, tetapi kemudian di sisi yang lain petani juga yang dipersalahkan produktivitasnya turun. Jadi pemerintah mengambil tanggung jawab itu enggak bisa dengan cara kayak gitu menurut saya," bebernya.
"Cara pemerintah untuk mengambil tanggung jawab itu enggak bisa dengan cara kek gitu, menurut saya," demikian Luluk Hamidah.
