Berita

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi/RMOL

Politik

Bersama Nasdem Tak Suarakan Hak Angket pada Rapat Paripurna, Begini Penjelasan PPP

SELASA, 05 MARET 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan alasan kenapa tidak menyuarakan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menuturkan, pihaknya masih akan membahas rencana pengajuan hak angket melalui rapat fraksi.

“Angket ketua fraksi ya, judulnya masing-masing ini kita rapat fraksi dulu. Kita belum rapat,” kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, kepada wartawan usai Rapat Paripurna.


Awiek menambahkan, rapat fraksi belum pasti akan digelar kapan, mengingat saat ini masih banyak anggota DPR RI fraksi PPP yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Lanjut Awiek, mengenai hak angket harus melalui keputusan fraksi PPP. Dengan kata lain, tidak bisa keputusan individu yang mengatasnamakan fraksi.

“Karena namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian,” pungkasnya.

Dalam Rapat Paripurna, ada 3 fraksi yang menyuarakan hak angket DPR untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Yakni fraksi PDIP, PKS, dan PKB.

Sementara fraksi Nasdem berpandangan bakal menggulirkan hak angket setelah ada keputusan resmi KPU RI terkait hasil Pilpres 2024.

“Setelah 20 Maret, kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini penyelenggara pemilu,” tegas Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya