Twitter/Net

Dunia

Elon Musk Digugat Mantan Petinggi Twitter, Diminta Bayar Pesangon hingga Rp 2 Triliun

SELASA, 05 MARET 2024 | 09:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

rmol.id Masalah hukum kembali menjerat pemilik media sosial X Elon Musk yang digugat sekelompok mantan eksekutif Twitter, termasuk mantan CEO Parag Agrawal atas tunjangan pesangon senilai jutaan dolar yang belum dibayarkan.

Klaim tersebut berasal dari keadaan kacau seputar pengambilalihan Twitter oleh Musk pada Oktober 2022.

Ketika Musk mengambil alih perusahaan, langkah pertama yang diambilnya adalah memecat Agrawal, CFO Ned Segal, kepala bagian hukum Vijaya Gadde dan penasihat umum Sean Edgett.

Menurut gugatan tersebut, Musk memiliki “kemarahan khusus” terhadap kelompok tersebut karena peran yang mereka mainkan dalam pertarungan pengadilan selama berbulan-bulan yang memaksa Musk untuk menindaklanjuti akuisisi tersebut setelah dia berusaha untuk mundur dari kesepakatan.

Berdasarkan gugatan tersebut, Agrawal berhak atas pesangon sebesar 57,4 juta dolar AS, Segal berhak atas 44,5 juta dolar AS, Gadde 20 juta dolar AS, dan Edgett 6,8 juta dolar AS, dengan total sekitar 128 juta dolar AS (sekitar 2 triliun rupiah).

“Musk tidak membayar tagihannya, percaya bahwa peraturan tidak berlaku baginya, dan menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk bertindak kasar terhadap siapa pun yang tidak setuju dengannya,” menurut isi gugatan tersebut, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (5/3).

“Karena Musk memutuskan dia tidak mau membayar pesangon Penggugat, ia hanya memecat mereka tanpa alasan, kemudian membuat alasan palsu dan menunjuk karyawan di berbagai perusahaannya untuk menegakkan keputusannya," lanjutnya.

Gugatan tersebut mengutip kisah yang ditulis oleh penulis biografi Musk, Walter Isaacson, yang menjelaskan bahwa Musk bergegas untuk menutup kesepakatan Twitter sehari lebih awal sehingga ia dapat memecat para eksekutif “demi alasan” tepat sebelum opsi saham akhir mereka ditetapkan untuk vest.  

Menurut Isaacson, Musk membual bahwa manuver hukum tersebut menghemat sekitar 200 juta dolar AS.

Perlu dicatat, ini bukan pertama kalinya mantan karyawan Twitter menggugat perusahaan tersebut karena gagal membayar pesangon.  

Gugatan terpisah mengklaim Twitter berutang kepada mantan pekerjanya lebih dari 500 juta dolar AS dalam bentuk pesangon yang belum dibayar.  

Agrawal, Segal dan Gadde juga sebelumnya menggugat perusahaan tersebut atas tagihan hukum yang belum dibayar akibat tuntutan hukum pemegang saham dan investigasi lain akibat pengambilalihan Musk.

Hingga berita ini diturunkan, X belum berkomentar atas gugatan terbaru. rmol.id

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya