Berita

Laut China Selatan/Net

Global

Demi Keamanan Maritim di Laut China Selatan, Australia Gelontorkan Rp657 Triliun

SENIN, 04 MARET 2024 | 21:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Australia memberikan pendanaan sebesar 64 juta dolar Australia (Rp657 triliun) untuk keamanan maritim pada pertemuan pertama KTT ASEAN-Australia di Melbourne.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidatonya di forum kerja sama maritim pada Senin (4/3) pagi waktu setempat.

“Negara-negara di kawasan kami bergantung pada lautan, laut, dan sungai untuk mata pencaharian dan perdagangan, termasuk jalur laut yang bebas dan terbuka di Laut Cina Selatan,” kata Wong, dikutip dari Aljazeera.


Dalam pernyataan itu, Wong tidak merinci ke negara mana dana tersebut akan dibagikan, tetapi ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina dalam membatasi batas maritim mereka.

Seperti diketahui, Malaysia, Filipina, dan Vietnam mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang hampir seluruhnya diklaim oleh China. Hal itu diyakini akan berdampak pada kawasan tersebut, untuk itu Australia meluncurkan pendanaannya.

“Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, di sub kawasan Mekong, di seluruh Indo-Pasifik, akan berdampak pada kita semua,” kata Wong.

Dalam pidatonya, Wong mengutip pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyoroti pentingnya seluruh negara di kawasan untuk mengupayakan perdamaian di LCS.

“Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan ketegangan, mencairkan suasana, menciptakan ruang dialog, dan menjembatani perbedaan” di kawasan.

Selain mengenai keamanan maritim, Wong juga menyoroti persetujuan pendanaan Australia untuk ketahanan terhadap perubahan iklim melalui kemitraan Mekong-Australia.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya warga Australia, dan negara-negara tetangga di Pasifik yang mempertanyakan peningkatan militerisasi di saat krisis iklim.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya