Berita

Laut China Selatan/Net

Dunia

Demi Keamanan Maritim di Laut China Selatan, Australia Gelontorkan Rp657 Triliun

SENIN, 04 MARET 2024 | 21:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Australia memberikan pendanaan sebesar 64 juta dolar Australia (Rp657 triliun) untuk keamanan maritim pada pertemuan pertama KTT ASEAN-Australia di Melbourne.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidatonya di forum kerja sama maritim pada Senin (4/3) pagi waktu setempat.

“Negara-negara di kawasan kami bergantung pada lautan, laut, dan sungai untuk mata pencaharian dan perdagangan, termasuk jalur laut yang bebas dan terbuka di Laut Cina Selatan,” kata Wong, dikutip dari Aljazeera.


Dalam pernyataan itu, Wong tidak merinci ke negara mana dana tersebut akan dibagikan, tetapi ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina dalam membatasi batas maritim mereka.

Seperti diketahui, Malaysia, Filipina, dan Vietnam mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang hampir seluruhnya diklaim oleh China. Hal itu diyakini akan berdampak pada kawasan tersebut, untuk itu Australia meluncurkan pendanaannya.

“Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, di sub kawasan Mekong, di seluruh Indo-Pasifik, akan berdampak pada kita semua,” kata Wong.

Dalam pidatonya, Wong mengutip pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyoroti pentingnya seluruh negara di kawasan untuk mengupayakan perdamaian di LCS.

“Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan ketegangan, mencairkan suasana, menciptakan ruang dialog, dan menjembatani perbedaan” di kawasan.

Selain mengenai keamanan maritim, Wong juga menyoroti persetujuan pendanaan Australia untuk ketahanan terhadap perubahan iklim melalui kemitraan Mekong-Australia.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya warga Australia, dan negara-negara tetangga di Pasifik yang mempertanyakan peningkatan militerisasi di saat krisis iklim.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya