Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Jelang Ramadan

SENIN, 04 MARET 2024 | 06:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Joko Widodo saat ini memiliki tugas memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Mengingat, kenaikan harga tersebut menjadi fenomena rutin setiap tahunnya.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Kenaikan harga itu sulit dicegah, karena terjadi sesuai hukum pasokan dan permintaan.

"Sudah menjadi kelaziman, menjelang Ramadan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kenaikan harga ini biasanya sangat terasa di kota-kota besar yang sangat menggantungkan pasokan kebutuhan pokok dari daerah-daerah penyangga," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/3).


Kebutuhan berupa pangan, kata Wildan, selalu menjadi primadona saat Ramadan tiba. Para ibu rumah tangga punya cara yang sama, yakni memastikan pasokan pangan tersedia. Akibatnya, permintaan atas kebutuhan pangan dan produk ikutannya dipastikan lebih tinggi menjelang bulan puasa.

"Kebutuhan pangan ini mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih. Keenam bahan ini merupakan kebutuhan utama di dapur rumah tangga Indonesia. Pada saat keenam bahan ini harganya naik, otomatis akan menjadi isu nasional," terang Wildan.

Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kenaikan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan atau stok. Pada saat stok berkurang, muncul peluang untuk mengimpor produk pangan dari luar negeri. Alasannya untuk memastikan stok di dalam negeri tercukupi dan kemudian harga bisa distabilkan karena terjadinya keseimbangan antara pasokan dengan permintaan di pasar.

"Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi. Dengan kekuatan intelejen yang ada, pemerintah harus bisa memastikan arus bahan pangan lancar dan tidak ada penumpukan pasokan di gudang. Dengan begitu, kenaikan harga pangan karena alasan kelangkaan bisa diminimalisir," jelas Wildan.

Bila menengok tahun-tahun sebelumnya, kata Wildan, terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi naik harga dan menyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Komoditas yang dimaksud adalah, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, serta cabai.

Pasokan komoditas bawang putih dan cabai sangat dipengaruhi kondisi lahan pertanian yang berakibat pada hasil panen. Untuk minyak goreng dan gula pasir, berpeluang untuk ditimbun oleh distributor guna meraup keuntungan dari selisih kenaikan harga.

"Untuk beras, tren harganya bisa terus naik selama kelangkaan yang terjadi saat ini belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Kelangkaan beras ini bisa juga dipicu oleh perilaku beli masyarakat kita yang ingin mengamankan pasokan di rumah masing-masing. Kalau melihat langsung ke pasar dan toko beras, pasokannya ada. Hanya saja harganya naik," terang Wildan.

Untuk itu, tugas penting pemerintah saat ini adalah memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga naik. Jurus operasi pasar untuk menenangkan publik bisa dipakai. Meski harus diakui, dampak operasi pasar tidak terlampau besar untuk menstabilkan harga.

"Kelangkaan sejumlah komoditas pangan selalu membuka peluang untuk impor. Yang diuntungkan tentu para importir dan itu sudah sesuai dengan harapan mereka. Selama harga produk pangan masih dalam batas kewajaran, impor bisa dibuka untuk meredam gejolak harga," pungkas Wildan.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya