Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Jelang Ramadan

SENIN, 04 MARET 2024 | 06:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Joko Widodo saat ini memiliki tugas memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Mengingat, kenaikan harga tersebut menjadi fenomena rutin setiap tahunnya.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Kenaikan harga itu sulit dicegah, karena terjadi sesuai hukum pasokan dan permintaan.

"Sudah menjadi kelaziman, menjelang Ramadan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kenaikan harga ini biasanya sangat terasa di kota-kota besar yang sangat menggantungkan pasokan kebutuhan pokok dari daerah-daerah penyangga," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/3).

Kebutuhan berupa pangan, kata Wildan, selalu menjadi primadona saat Ramadan tiba. Para ibu rumah tangga punya cara yang sama, yakni memastikan pasokan pangan tersedia. Akibatnya, permintaan atas kebutuhan pangan dan produk ikutannya dipastikan lebih tinggi menjelang bulan puasa.

"Kebutuhan pangan ini mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih. Keenam bahan ini merupakan kebutuhan utama di dapur rumah tangga Indonesia. Pada saat keenam bahan ini harganya naik, otomatis akan menjadi isu nasional," terang Wildan.

Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kenaikan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan atau stok. Pada saat stok berkurang, muncul peluang untuk mengimpor produk pangan dari luar negeri. Alasannya untuk memastikan stok di dalam negeri tercukupi dan kemudian harga bisa distabilkan karena terjadinya keseimbangan antara pasokan dengan permintaan di pasar.

"Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi. Dengan kekuatan intelejen yang ada, pemerintah harus bisa memastikan arus bahan pangan lancar dan tidak ada penumpukan pasokan di gudang. Dengan begitu, kenaikan harga pangan karena alasan kelangkaan bisa diminimalisir," jelas Wildan.

Bila menengok tahun-tahun sebelumnya, kata Wildan, terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi naik harga dan menyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Komoditas yang dimaksud adalah, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, serta cabai.

Pasokan komoditas bawang putih dan cabai sangat dipengaruhi kondisi lahan pertanian yang berakibat pada hasil panen. Untuk minyak goreng dan gula pasir, berpeluang untuk ditimbun oleh distributor guna meraup keuntungan dari selisih kenaikan harga.

"Untuk beras, tren harganya bisa terus naik selama kelangkaan yang terjadi saat ini belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Kelangkaan beras ini bisa juga dipicu oleh perilaku beli masyarakat kita yang ingin mengamankan pasokan di rumah masing-masing. Kalau melihat langsung ke pasar dan toko beras, pasokannya ada. Hanya saja harganya naik," terang Wildan.

Untuk itu, tugas penting pemerintah saat ini adalah memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga naik. Jurus operasi pasar untuk menenangkan publik bisa dipakai. Meski harus diakui, dampak operasi pasar tidak terlampau besar untuk menstabilkan harga.

"Kelangkaan sejumlah komoditas pangan selalu membuka peluang untuk impor. Yang diuntungkan tentu para importir dan itu sudah sesuai dengan harapan mereka. Selama harga produk pangan masih dalam batas kewajaran, impor bisa dibuka untuk meredam gejolak harga," pungkas Wildan.



Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya