Founder Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Noor Huda Ismail, di acara Bedah Film dan Talkshow di Universitas Pamulang Kampus Viktor, Sabtu (2/3)/Istimewa
Menjadi manusia yang berbeda bukanlah sebuah kesalahan. Sehingga tak ada alasan untuk memaksa orang lain yang berstatus minoritas mengikuti kehendak kaum mayoritas. Tidak boleh ada tekanan terhadap perbedaan.
Pemahaman inilah yang coba diangkat Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) saat mengadakan Bedah Film dan Talkshow di Universitas Pamulang Kampus Viktor, Tangerang Selatan. Adapun film yang dibedah adalah "Ahmadiyah’s Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".
Dalam "Ahmadiyah’s Dilemma" kehidupan rapper Malik Ross menjadi lensa dengan mengeksplorasi tantangan identitas dan trauma dalam komunitas Ahmadiyah. Film ini menjelajahi lebih dalam dan mengulik perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah.
Sedangkan dalam film "Puan Hayati: Threads of Faith", Dwi Utami dan Nata Hening berkomitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah. Film ini ingin mengungkap tantangan yang dihadapi oleh agama-agama lokal di Indonesia.
Menurut sutradara film sekaligus founder Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Noor Huda Ismail, film ini dibuat untuk memanusiakan manusia yang lain, walaupun secara teologis berbeda keyakinan. Karena secara sosiologis, kita adalah sama sebagai manusia walaupun berbeda keyakinan. Sehingga negara dapat memastikan para minoritas tetap mendapatkan hak-haknya.
"Film Ini bertujuan
awareness campaign atau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," ucap Noor Huda Ismail, dalam keterangannya, Minggu (3/3).
Sementara Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani menuturkan, Indonesia sesungguhnya adalah negara yang besar, karena memiliki banyak keberagaman.
Sayangnya, informasi yang tersebar tidak cukup merata, sehingga banyak pihak yang akhirnya tidak peduli soal keberagamaan. Dan itulah sebetulnya yang menjadi titik awal peristiwa intoleransi, peristiwa kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang dianggap berbeda dari kebanyakan.
"Dengan adanya dua film ini, kami dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ingin memastikan bahwa ada ruang kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan tenteram. Hidup berdampingan sangat penting karena dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi," tutur Andy Yentriyani.
Agar tidak terulang peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan keyakinan minoritas, Komnas Perempuan sudah berulang kali mendorong pemantauan tentang kondisi perempuan dalam berbagai peristiwa intoleransi di Indonesia.
"Kami telah melakukan dialog dengan Kementerian Agama, (Kementerian) Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan, inilah tiga kementerian yang langsung terlibat, serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, untuk memastikan tidak terulang peristiwa (intoleransi) tersebut," jelasnya.
Andy Yentriyani berharap pemerintah yang baru nanti lebih peduli dalam pengelolaan keberagaman di Indonesia. Termasuk seluruh tata kelola negara dan memperbaiki sistem pendidikan.
"Supaya kita bisa merayakan perbedaan itu, serta akan ada upaya yang lebih sistemik, yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, ditebalkan di tengah kebahagiaan kita merayakan kebhinekaan Indonesia," pungkasnya.
