Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Publik Curiga Ada Operasi Senyap Loloskan PSI ke Senayan

MINGGU, 03 MARET 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang signifikan membuat publik curiga terhadap independensi KPU dalam melakukan rekap perhitungan suara.

Bahkan, publik curiga ada operasi senyap untuk meloloskan partai yang dipimpin anaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ke Senayan.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/3).


"Tentu hal tersebut semakin membuat curiga terhadap independensi KPU dalam melakukan rekap perhitungan suara. Signifikansi kenaikan suara PSI membuat geger publik, karena kenaikannya sangat signifikan dan di luar nalar publik," kata Saiful.

Menurut dia, dengan naiknya suara PSI, akan menurunkan suara parpol lainnya, sehingga dapat dikatakan kenaikan angka suara PSI semakin menggerus suara parpol lainnya.

"Parpol lain tentu lumrah menaruh kecurigaan, karena dalam beberapa kali Jokowi nampak secara tidak langsung meng-endorse partai ini dengan bersama-sama dengan Kaesang dan beberapa petinggi PSI," terang Saiful.

“Jangan-jangan memang ada desain khusus untuk sengaja mempermulus PSI menuju Senayan," tegasnya.

Kecurigaan-kecurigaan tersebut kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tentu menjadi perhatian publik, karena kenaikan suara yang sangat signifikan bahkan mengalahkan parpol-parpol besar.

"Tentu ini akan menjadi perhatian tidak hanya publik, tapi juga bagi kontestan parpol lainnya, jangan-jangan memang ada operasi senyap yang dengan sengaja berkeinginan bagaimanapun caranya PSI harus masuk 4 persen, sehingga dapat dengan mudah melenggang ke Senayan," pungkas Saiful.

Kenaikan signifikan perolehan suara PSI yang saat ini sudah mencapai 3,13 persen data per hari ini, Minggu (3/3) pukul 07.00 WIB.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya