Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian/Ist

Politik

Kata Hetifah, Politisi Buat Kebijakan dari Konsolidasi Suara Masyarakat

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 18:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Agenda setting dalam politik merupakan satu elemen penting dan utama yang harus dimiliki politisi dalam menyusun kebijakan publik.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat menerima visit study peserta Executive Education Program for Young Political Leaders 15 Golkar Institute, di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kamis (29/2).

"Agenda setting itu proses pertama yang paling penting dalam kebijakan publik. Kemudian kita menentukan tujuan dari pengambilan kebijakan dan memilih solusi instrumen kebijakan," kata Hetifah.


Selanjutnya, Hetifah menyebut pentingnya menentukan organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk implementasi tersebut.

Dalam proses pengambilan kebijakan, lanjutnya, peran serta masyarakat sangat penting dalam memberikan masukan.

"Politisi, tidak boleh membuat kebijakan sesuai keinginan pribadi, kita mengkonsolidasikan berbagai keinginan masyarakat untuk kita suarakan," katanya.

Hal yang tidak kalah penting dalam kebijakan publik adalah soal data. Hetifah memaparkan bahwa data itu penting untuk memperjelas isu, menstrukturkan isu dan mempertajam solusi.

"Data itu sangat penting karena komunitas itu sangat kompleks. Komunitas nelayan problemnya apa, petani juga punya problem, guru dan dosen juga ada problemnya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya