Bank Dunia Soroti Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo

Program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikomentari oleh Bank Dunia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, meminta Indonesia tetap patuh dengan aturan defisit fiskal dan meminta rincian dari program tersebut.

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang dan susu gratis). Untuk Indonesia, pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Satu, dikutip Kamis (29/2).

Menurutnya, program yang dijanjikan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya dalam aspek anggaran.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," tuturnya.

Ia pun lebih lanjut berpesan agar pemerintah Indonesia harus menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran dari program itu, dan membandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Adapun program makan siang dan susu gratis itu dikabarkan sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan telah mengindikasi adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang mengungkapkan adanya sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan akan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut.

Rincian itu terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah, dengan kisaran anggaran makan siang sebesar Rp15 ribu per anak.

Sementara, Presiden sendiri membantah adanya pembahasan tersebut saat sidang.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi.