Logo Organisasi Persahabatan dengan Korea Utara Diubah, Peta Korea Diganti Bintang Merah

Setelah Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara menghapuskan reunifikasi dari Konstitusi negara itu, Komite Regional Asia Pasifik untuk Reunifikasi Damai Korea (APRCPRK) pun mengubah nama menjadi Komite Regional Asia Pasifik untuk Persahabatan dan Solidaritas dengan Rakyat Korea (APRCFSKP).

Bukan hanya nama, Anggaran Dasar dan susunan pengurus juga diubah. Begitu juga logo yang selama ini menggunakan siluet Semenanjung Korea berwarna biru diubah menjadi bintang segi lima berwarna merah terang.

Perubahan nama, Anggaran Dasar, dan logo itu diputuskan dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Rabu siang (28/2).

Rapat dipimpin Direktur Sekretariat APRCFSKP Ray Ferguson dari Australia dan dihadiri 40 aktivis persahabatan dengan Korea Utara dari berbagai negara di Asia Pasifik dan juga di Eropa dan Timur Tengah.

Dalam keterangan kepada redaksi, Direktur Informasi Publik APRCFSKP Teguh Santosa dari Indonesia mengatakan, berbagai perubahan yang dilakukan itu ekspresi dukungan pada kebijakan Korea Utara menghapuskan reunifikasi dari Konstitusi negara itu.

Penghapusan reunifikasi dari Konstitusi Korea Utara disampaikan Presiden Kim Jong Un dalam pertemuan Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea pertengahan Januari lalu. Keputusan itu merupakan respon Korea Utara atas kebijakan bermusuhan Korea Selatan dan Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Teguh mengatakan, APRCPRK dibentuk pada 2012 lalu di Pyongyang dan merupakan gabungan dari organisasi sejenis di kawasan Asia dan Oseania. Selama ini organisasi itu aktif mengkampanyekan upaya reunifikasi Korea secara damai seperti yang sebelumnya diamanatkan Konstitusi Korea Utara, juga Konstitusi Korea Selatan.

Namun perkembangan terakhir memperlihatkan situasi yang terus memanas di kawasan dan berujung pada kekecewaan Korea Utara sehingga akhirnya menghapuskan reunifikasi dari Konstitusi.

Bukan hanya dari Konstitusi, kata reunifikasi yang digunakan berbagai instansi dan lembaga di Korea Utara juga dihapuskan. Begitu pun dengan penggunaan gambar Semenanjung Korea di berbagai logo lembaga pemerintah dan monumen-monumen serta prasasti yang banyak tersebar di Korea Utara.

“Kami sangat menyadari bahwa Republik Demokratik Rakyat Korea dalam perjalanan sejarah yang panjang ini mengupayakan reunifikasi nasional dan mengajukan kebijakan-kebijakan dan usulan-usulan yang konstruktif untuk tujuan ini dengan kemurahan hati, kesabaran yang tak kenal lelah dan upaya yang tulus, serta selalu memiliki sikap penuh kepercayaan dan kesungguhan,” ujar pimpinan sidang Ray Ferguson.

“Kami, sebagai sahabat sejati rakyat Korea, juga berdoa agar sejarah perpecahan nasional segera berakhir dengan menyelenggarakan berbagai bentuk gerakan dan acara solidaritas selama beberapa dekade terakhir untuk mendukung perjuangan rakyat Korea,” sambung Ray.

Namun sayangnya, kebijakan konfrontasi dengan Korea Utara yang dipraktikkan Amerika Serikat dan latihan perang tanpa henti yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama para pengikutnya dalam skala besar, dan hubungan militer antara Jepang dan Republik Korea yang dibangun atas dorongan AS menyadarkan bahwa reunifikasi Korea tidak dapat dicapai dengan upaya tulus atau kesabaran satu pihak saja.

Dalam Rencana Aksi yang dibacakan salah seorang Sekretaris APRCFSKP Javed Anshari dari Pakistan disebutkan bahwa APRCFSKP akan mempublikasikan dengan cara yang benar realitas Korea Utara yang telah meraih kemenangan demi kemenangan dengan menjunjung tinggi panji kemerdekaan dan keadilan di bawah kepemimpinan para pemimpin besar, sambil secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan persahabatan dengan rakyat Korea.

APRCFSKP juga akan segera melakukan kegiatan solidaritas untuk mendukung rakyat Korea demi membela kedaulatan dan hak pembangunan mereka, serta menjaga keamanan dan stabilitas Semenanjung Korea dan kawasan.

Terakhir, APRCFSKP secara aktif akan memberikan dukungan dan dorongan kepada Korea Utara dalam upayanya membangun negara kuat yang berorientasi pada kemakmuran dan pembangunan negara serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya.