Berita

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy alias Rommy/Net

Politik

Soal Sinyal Sandiaga Siap Gabung Pemerintahan Baru, Majelis Pertimbangan PPP: Pemilu Belum Selesai

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 05:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Ketua Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, yang merasa terhormat jika diajak bergabung untuk membangun bangsa di pemerintahan selanjutnya, menjadi sinyal bahwa sang Menparekraf itu belum mau meninggalkan kekuasaan.

Namun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy) menilai hal itu merupakan pandangan pribadi Sandiaga.

"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi, meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," ucap Romy kepada wartawan, Selasa (27/2).


Sesuai instruksi Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, hingga saat ini pihaknya masih berjalan bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Romy memastikan, seluruh partai pengusung Ganjar-Mahfud juga berencana untuk menggulirkan hak angket usai reses DPR RI.

"Arahan ketua umum sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03, dan berdasarkan rapat para Ketum dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDIP tetap bersama-sama dalam posisi pengusungan hak angket atau interpelasi pada saat DPR RI nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024," tuturnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno tetap merasa PPP adalah partai pendukung pemerintah.

"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada dua menteri, satu wamen, satu utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ucap Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).

"Tapi pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," sebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Namun demikian, soal penunjukan menteri, kata Sandiaga, akan ditentukan melalui Rapimnas partai.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya