Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy alias Rommy/Net
Pernyataan Ketua Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, yang merasa terhormat jika diajak bergabung untuk membangun bangsa di pemerintahan selanjutnya, menjadi sinyal bahwa sang Menparekraf itu belum mau meninggalkan kekuasaan.
Namun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy) menilai hal itu merupakan pandangan pribadi Sandiaga.
"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi, meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," ucap Romy kepada wartawan, Selasa (27/2).
Sesuai instruksi Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, hingga saat ini pihaknya masih berjalan bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Romy memastikan, seluruh partai pengusung Ganjar-Mahfud juga berencana untuk menggulirkan hak angket usai reses DPR RI.
"Arahan ketua umum sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03, dan berdasarkan rapat para Ketum dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDIP tetap bersama-sama dalam posisi pengusungan hak angket atau interpelasi pada saat DPR RI nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024," tuturnya.
Sebelumnya, Sandiaga Uno tetap merasa PPP adalah partai pendukung pemerintah.
"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada dua menteri, satu wamen, satu utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ucap Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).
"Tapi pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," sebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.
Namun demikian, soal penunjukan menteri, kata Sandiaga, akan ditentukan melalui Rapimnas partai.
