Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PDIP Akan Semakin Terpuruk jika Gulirkan Hak Angket

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket. Karena, partai berlogo kepala banteng itu akan dinilai publik tidak bisa mendidik kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi rencana PDIP yang akan melakukan hak angket terkait pelaksanaan Pilpres 2024, namun masih ada kader PDIP yang berada di pemerintahan Joko Widodo.

"PDIP akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket, karena partai ini akan dinilai oleh publik tidak mampu mendidik kader-kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika komunikasi di internal PDIP berjalan dengan baik, maka tidak perlu hak angket.

"Ini kan seperti ada semacam komunikasi yang terputus dan terkesan ada ego sektoral yang besar dalam tubuh PDIP," tutur Saiful.

Di mana kata Saiful, PDIP tidak mampu menyelesaikan masalah internalnya, sehingga puncaknya seperti saat ini. Padahal, Jokowi terbuka dengan semua, jika saja Megawati mau menurunkan egonya, maka tidak akan terjadi seperti saat ini.

"Kini bola panas berada di PDIP, jika PDIP tidak jelas dalam langkah politiknya, maka bukan tidak mungkin PDIP makin terpuruk ke depannya," pungkas Saiful.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya