Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PDIP Akan Semakin Terpuruk jika Gulirkan Hak Angket

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket. Karena, partai berlogo kepala banteng itu akan dinilai publik tidak bisa mendidik kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi rencana PDIP yang akan melakukan hak angket terkait pelaksanaan Pilpres 2024, namun masih ada kader PDIP yang berada di pemerintahan Joko Widodo.

"PDIP akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket, karena partai ini akan dinilai oleh publik tidak mampu mendidik kader-kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika komunikasi di internal PDIP berjalan dengan baik, maka tidak perlu hak angket.

"Ini kan seperti ada semacam komunikasi yang terputus dan terkesan ada ego sektoral yang besar dalam tubuh PDIP," tutur Saiful.

Di mana kata Saiful, PDIP tidak mampu menyelesaikan masalah internalnya, sehingga puncaknya seperti saat ini. Padahal, Jokowi terbuka dengan semua, jika saja Megawati mau menurunkan egonya, maka tidak akan terjadi seperti saat ini.

"Kini bola panas berada di PDIP, jika PDIP tidak jelas dalam langkah politiknya, maka bukan tidak mungkin PDIP makin terpuruk ke depannya," pungkas Saiful.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya