Berita

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia/Istimewa

Politik

Bahlil: Apa yang Mau Ditransisikan dari Pemerintahan Berkelanjutan?

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 00:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Tim Transisi diperlukan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Jika memang ada sinkronisasi antara dua periode pemerintahan, tidak perlu ada Tim Transisi.

“Tapi kalau pemerintah sekarang yang judulnya berkelanjutan, apanya yang mau ditransisi?" ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya, Senin (26/2).

Adapun yang diperlukan, lanjut Bahlil, adalah pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus.


“Ini dalam rangka melengkapi visi misi dan program dari Prabowo-Gibran,” sambungnya.

Disinggung tentang pengisi kabinet, Bahlil menuturkan, timnya Prabowo juga ada di kabinet yang sekarang. Namun ketika ditanya apakah menteri-menteri mendatang sama dengan menteri yang sekarang, Bahlil menegaskan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Sebelumnya, kabinet melakukan pembahasan program prioritas Prabowo-Gibran. Termasuk di dalamnya program makan siang.

“Kita membuat rancangan saja (tapi) tetap menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja. Yang namanya simulasi tahap awal kan boleh-boleh saja,” beber Bahlil.

Begitu disahkan pada Oktober 2024, menurut Bahlil, maka presiden terpilih akan menjalankan program yang sudah dibahas sekarang.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya