Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

Cakra Manggilingan Paksa PDIP Kembali Oposan

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 09:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai pengusung Capres-Cawapres yang kalah harusnya otomatis oposan terhadap pemerintahan pasangan memenangkan kontestasi Pemilu.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, berpendapat, oposisi hanya sebatas konsep bila seluruh Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen bergabung ke penguasa, dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju.

"Merujuk hasil hitung cepat hari ini, ada sembilan Parpol memenuhi ambang batas parlemen, dua diantaranya berpeluang oposan, yakni PDIP dan PKS," kata Wildan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).


Dia menilai, hasil Pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan linear. Di mana partai pengusung yang kalah langsung berubah haluan menjadi oposisi.

"Sikap linear itu pernah dipraktikkan PDIP pada 2004-2014, sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun menjadi oposisi, PDIP lalu sukses menyokong Joko Widodo sebagai Capres dua periode," katanya.

Pada 2024 ini, sambung dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu, PDIP dipaksa menjalani siklus pengulangan, yakni kembali menjadi oposisi, karena kandidatnya kalah.

"Ini mengingatkan pada ungkapan yang kerap disampaikan Megawati selaku Ketum PDIP. Mega kerap menyebut bahwa hidup itu ibarat cakra manggilingan, yang artinya, hidup itu ibarat roda berputar yang terus menggelinding," urai Wildan.

Pada 2014 dan 2019 lalu, tambahnya, Megawati sukses menggelindingkan PDIP dengan menjadi pemenang Pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

"Kini, situasinya berubah. Perputaran cakra memaksa PDIP kembali menjadi oposisi. Namun jebakan pragmatisme politik bisa saja mengubah haluan PDIP menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kita lihat saja," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya