Kiai Maman Imanulhaq Diprediksi Kembali Masuk Senayan

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq diprediksi kembali melenggang ke Senayan dari Dapil Jawa Barat IX, Majalengka, Subang, dan Sumedang (SMS).

Kiai Maman memperoleh suara terbanyak di antara caleg PKB lainnya di Dapil Jawa Barat IX yang diperkirakan mendapat jatah kursi ketujuh.

Dalam perhitungan sementara internalnya, Kiai Maman telah mengumpulkan sebanyak 55.480 suara. Namun masih ada sejumlah data C1 yang belum masuk dari ketiga kabupaten di Dapil Jawa Barat IX tersebut.

Di Majalengka misalnya, suara Kiai Maman telah mencapai 31.376 dari 3,928 TPS yang masuk atau 99,64 persen dari total keseluruhan TPS. Sementara di Sumedang Kiai Maman mampu meraup suara 15.046 dari 3.657 TPS atau 90.95 persen. Terakhir di Kabupaten Subang, Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka itu mendapat 9.058 suara dari total data masuk 59,82 persen.

Suara Kiai Maman juga berpotensi terus melonjak naik karena hingga kini masih terus dilakukan proses perhitungan. Hasil ini juga secara signifikan melewati raihan suara Kiai Maman pada Pemilu tahun 2019 lalu dengan total suara yang dikumpulkan sebanyak 50.581.

Dari data-data tersebut, hampir dipastikan Kiai Maman bakal kembali dilantik sebagai Anggota DPR RI pada periode 2024-2029 mendatang. Ini merupakan kali ketiga Kiai Maman menjadi anggota parlemen setelah dua periode sebelumnya juga mewakili masyarakat SMS di Senayan.

Ditemui wartawan, Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat yang kembali memilihnya untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI.

"Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Insya Allah amanah ini kami lanjutkan untuk bekerja serius menyuarakan aspirasi masyarakat SMS," kata Kiai Maman di Majalengka, Jumat (23/2).

Hasil ini, kata Kiai Maman, juga menjadi bukti bahwa kerja-kerja politiknya di Senayan bersama Fraksi PKB dirasakan oleh masyarakat. Ia memastikan bahwa PKB selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.