Berita

Darmizal menilai konflik masa lalu antara Moeldoko dengan AHY dan Partai Demokrat akan hilang demi sebuah kepentingan yang lebih besar/Net

Politik

Darmizal: Demi Kepentingan Negara, AHY dan Moeldoko Harus di Garis dan Tujuan yang Sama

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri ATR/BPN bukan tanpa polemik. Sebab, mau tidak mau AHY akan duduk satu meja dengan Moeldoko yang masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo sebagai KSP.

Kasus upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko cs boleh jadi masih membayangi AHY saat dirinya menjejakkan kaki di Istana.

Namun dalam pandangan loyalis Moeldoko, Darmizal, antara Moeldoko dan AHY telah menurunkan ego mereka dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia di periode terakhir Presiden Joko Widodo.


“Nah, Mas Moeldoko pasti berpikiran hal yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan, kemakmuran seluruh masyarakat bangsa ini. Sehingga, ketika proses penetapan Mas AHY sebagai pembantu presiden, untuk kepentingan yang sama, maka urusan tetek bengek lainnya yang terkait partai mesti hilang, mesti ditinggalkan,” ujar Darmizal kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).

Darmizal menambahkan, baik Moeldoko maupun AHY sudah melupakan luka lama, dan saat ini fokus pada membangun bangsa Indonesia agar lebih baik.

“Mas AHY, Mas Moeldoko, harus berada di satu garis yang sama untuk tujuan yang sama, tidak ada konflik. Kemesraan itu harus selalu terjaga, tidak boleh berlarut, hanya karena hal-hal yang bersifat remeh temeh,” katanya.

Menurutnya, politisi yang bijak adalah meninggalkan urusan yang kecil untuk kepentingan yang lebih besar.

“Untuk kepentingan negara, yang bersifat partai itu remeh temeh, urusan partai menjadi urusan yang sangat kecil, ketika kepentingan negara harus kita hadapi bersama,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya