Berita

Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Nasdem, PKB, dan PPP Berpeluang Dilirik Prabowo-Gibran

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah partai politik (parpol) di luar koalisi Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang diajak bergabung pasca pemenang Pilpres 2024 disahkan KPU RI.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan, ada tiga parpol yang kemungkinan besar bakal digandeng ke dalam koalisi pemerintahan periode 2024-2029.

"Partai yang bisa didekati untuk diajak berkoalisi, kemungkinan besar oleh pemerintahan nanti terpilih adalah Nasdem, PKB, dan PPP," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).


Salah satu pertimbangan tiga parpol itu akan merapat ke koalisi pemerintahan mendatang, salah satunya adalah posisi mereka yang kini masih ada di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ketiga partai ini tak bisa diabaikan masih berada di pemerintahan, sehingga menjadi target perluasan koalisi," kata Efriza.

Kendati begitu, pengajar ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, perluasan koalisi oleh pemerintah yang terbentuk dari hasil Pemilu 2024 tidak otomatis setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jika melihat perkembangan politik pemerintahan sebelumnya, diyakini 1,5 tahun baru akan terjadi pola koalisi pendukung pemerintah akan semakin besar. Ini sering dianggap sebagai konsolidasi pemerintahan, maupun penguatan pemerintahan," kata Efriza.

"Saat ini, diyakini peta koalisi belum akan cepat berubah polanya dari pilpres dan pasca pilpres," demikian Efriza.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya