Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2024/Net
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, diduga memotong anggaran di 21 TPS hingga jutaan rupiah.
Menurut anggota KPPS yang bertugas di salah satu TPS di kelurahan Way Mengaku yang enggan disebutkan namanya, pemotongan tersebut dilakukan terhadap seluruh TPS yang ada di Kelurahan Way Mengaku.
“Dari anggaran TPS yang sekian juta itu dipotong oleh PPS Kelurahan Way Mengaku sampai 1,2 juta rupiah dari total 4,3 juta rupiah, dan itu terjadi di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Way Mengaku,” paparnya, dikutip
Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (21/2).
Sebelum dilakukan pemotongan, ada sekitar 5 dari 21 TPS yang menolak untuk dilakukan pemotongan dan sisanya hanya mengikuti arahan dikarenakan tidak ingin ambil pusing.
Selain itu, PPS diduga memaksa seluruh petugas KPPS di wilayah tersebut untuk bersedia menyepakati sebuah perjanjian.Di mana petugas KPPS harus setuju untuk memberikan sejumlah uang yang berasal dari biaya operasional KPPS kepada pihak PPS.
“Kalau kata PPS-nya, pemotongan itu buat bikin laporan pertanggungjawaban sebesar Rp350 ribu, laporan kinerja Rp350 ribu, stempel Rp100 ribu, operasional KPPS Rp200 ribu, dan logistik Rp200 ribu,” jelasnya.
“Tadinya, 5 TPS itu nolak, tapi karena diancam sama PPS-nya, terpaksa mereka ngikut. Kata PPS-nya, kalau kita enggak setuju, ya sudah misalnya nanti ada apa-apa mereka enggak mau tanggung jawab,” lanjut dia, menirukan petugas PPS yang memberikan ancaman tersebut.
Ia melanjutkan, demi mengamankan pemotongan anggaran tersebut, tiap-tiap Ketua KPPS diharuskan menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai.
Sementara itu, salah satu anggota KPPS di Pekon Kubu Perahu menerangkan, pihaknya sempat dimintai oleh pihak PPS untuk dilakukannya pemotongan.
“Biaya operasional kami sempat mau dipotong Rp1,2 juta, tapi kami tolak. Terus turun jadi Rp700 ribu, tapi tetap kami tolak. Turun lagi jadi Rp500 ribu, kami tolak lagi. Akhirnya, enggak jadi ada pemotongan,” tuturnya.
Kendati pemotongan biaya operasional tersebut tidak terjadi, pihaknya juga mendapat penegasan dari pihak PPS.
"PPS-nya bilang, kalau enggak mau dipotong, ya udah. Nanti kalau ada apa-apa kami enggak mau tanggung jawab," ujarnya menirukan perkataan petugas PPS tersebut.
