Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sistem IT KPU Bermasalah, Bawaslu Diminta Keluarkan Rekomendasi Lakukan Audit

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 11:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tercium aroma dugaan penyelewengan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilihan sistem IT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kegaduhan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, Bawaslu diperbolehkan mengimbau KPU untuk menghentikan portal rekapitulasi penghitungan suara. Namun, KPU tidak serta merta bisa mengambil sikap untuk menghentikan seketika.

"Kenapa? memang benar di satu sisi dengan tidak dihentikannya website atau portal tersebut, dan masih dalam kondisi error, itu akan membuat kegaduhan, itu benar," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


"Tapi kita jangan juga menampik, ketika website itu ditutup seluruhnya, akan juga terjadi paradigma kecurangan-kecurangan yang kemudian disengaja,"

Dosen di Universitas Dian Nusantara ini meminta, agar KPU segera menyelesaikan permasalah atau error yang terjadi pada website Sirekap, dan segera menyempurnakan atau memperbaikinya.

"Lalu di sisi lain, Bawaslu wajib atau boleh merekomendasikan untuk melakukan audit terhadap pemilihan mekanisme penciptaan daripada sistem IT di KPU itu," terang Kang Tamil.

Kang Tamil mengaku heran, dengan anggaran yang sudah digelontorkan, tetapi sistem IT di KPU tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Apalagi, server yang digunakan KPU hanya cloud, tidak dimiliki sendiri oleh KPU.

"Nah jadi saya kurang setuju kalau kemudian portal web itu dimatikan. Tapi kalau dihentikan sementara dalam konteks perbaikan dan itu tidak terlalu lama dalam hitungan jam itu oke. Kenapa? Karena para kontestan juga butuh akses untuk memantau suara mereka," tutur Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil meminta agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar sistem IT pemilihan provider IT, pemilihan tim yang mengerjakan IT tersebut, termasuk tendernya dan biaya, harus diaudit total.

"Karena dari kacamata saya melihat, ada hal-hal yang tidak pas terhadap uang yang dikeluarkan dengan sistem IT yang didapat. Boleh secara gamblang saya katakan, ada markup atau ada indikasi korupsi di dalam itu," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya