Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sistem IT KPU Bermasalah, Bawaslu Diminta Keluarkan Rekomendasi Lakukan Audit

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 11:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tercium aroma dugaan penyelewengan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilihan sistem IT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kegaduhan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, Bawaslu diperbolehkan mengimbau KPU untuk menghentikan portal rekapitulasi penghitungan suara. Namun, KPU tidak serta merta bisa mengambil sikap untuk menghentikan seketika.

"Kenapa? memang benar di satu sisi dengan tidak dihentikannya website atau portal tersebut, dan masih dalam kondisi error, itu akan membuat kegaduhan, itu benar," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


"Tapi kita jangan juga menampik, ketika website itu ditutup seluruhnya, akan juga terjadi paradigma kecurangan-kecurangan yang kemudian disengaja,"

Dosen di Universitas Dian Nusantara ini meminta, agar KPU segera menyelesaikan permasalah atau error yang terjadi pada website Sirekap, dan segera menyempurnakan atau memperbaikinya.

"Lalu di sisi lain, Bawaslu wajib atau boleh merekomendasikan untuk melakukan audit terhadap pemilihan mekanisme penciptaan daripada sistem IT di KPU itu," terang Kang Tamil.

Kang Tamil mengaku heran, dengan anggaran yang sudah digelontorkan, tetapi sistem IT di KPU tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Apalagi, server yang digunakan KPU hanya cloud, tidak dimiliki sendiri oleh KPU.

"Nah jadi saya kurang setuju kalau kemudian portal web itu dimatikan. Tapi kalau dihentikan sementara dalam konteks perbaikan dan itu tidak terlalu lama dalam hitungan jam itu oke. Kenapa? Karena para kontestan juga butuh akses untuk memantau suara mereka," tutur Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil meminta agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar sistem IT pemilihan provider IT, pemilihan tim yang mengerjakan IT tersebut, termasuk tendernya dan biaya, harus diaudit total.

"Karena dari kacamata saya melihat, ada hal-hal yang tidak pas terhadap uang yang dikeluarkan dengan sistem IT yang didapat. Boleh secara gamblang saya katakan, ada markup atau ada indikasi korupsi di dalam itu," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya