Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sistem IT KPU Bermasalah, Bawaslu Diminta Keluarkan Rekomendasi Lakukan Audit

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 11:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tercium aroma dugaan penyelewengan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilihan sistem IT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kegaduhan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, Bawaslu diperbolehkan mengimbau KPU untuk menghentikan portal rekapitulasi penghitungan suara. Namun, KPU tidak serta merta bisa mengambil sikap untuk menghentikan seketika.

"Kenapa? memang benar di satu sisi dengan tidak dihentikannya website atau portal tersebut, dan masih dalam kondisi error, itu akan membuat kegaduhan, itu benar," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


"Tapi kita jangan juga menampik, ketika website itu ditutup seluruhnya, akan juga terjadi paradigma kecurangan-kecurangan yang kemudian disengaja,"

Dosen di Universitas Dian Nusantara ini meminta, agar KPU segera menyelesaikan permasalah atau error yang terjadi pada website Sirekap, dan segera menyempurnakan atau memperbaikinya.

"Lalu di sisi lain, Bawaslu wajib atau boleh merekomendasikan untuk melakukan audit terhadap pemilihan mekanisme penciptaan daripada sistem IT di KPU itu," terang Kang Tamil.

Kang Tamil mengaku heran, dengan anggaran yang sudah digelontorkan, tetapi sistem IT di KPU tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Apalagi, server yang digunakan KPU hanya cloud, tidak dimiliki sendiri oleh KPU.

"Nah jadi saya kurang setuju kalau kemudian portal web itu dimatikan. Tapi kalau dihentikan sementara dalam konteks perbaikan dan itu tidak terlalu lama dalam hitungan jam itu oke. Kenapa? Karena para kontestan juga butuh akses untuk memantau suara mereka," tutur Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil meminta agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar sistem IT pemilihan provider IT, pemilihan tim yang mengerjakan IT tersebut, termasuk tendernya dan biaya, harus diaudit total.

"Karena dari kacamata saya melihat, ada hal-hal yang tidak pas terhadap uang yang dikeluarkan dengan sistem IT yang didapat. Boleh secara gamblang saya katakan, ada markup atau ada indikasi korupsi di dalam itu," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya