Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Sistem IT KPU Bermasalah, Bawaslu Diminta Keluarkan Rekomendasi Lakukan Audit

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 11:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tercium aroma dugaan penyelewengan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilihan sistem IT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kegaduhan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, Bawaslu diperbolehkan mengimbau KPU untuk menghentikan portal rekapitulasi penghitungan suara. Namun, KPU tidak serta merta bisa mengambil sikap untuk menghentikan seketika.

"Kenapa? memang benar di satu sisi dengan tidak dihentikannya website atau portal tersebut, dan masih dalam kondisi error, itu akan membuat kegaduhan, itu benar," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


"Tapi kita jangan juga menampik, ketika website itu ditutup seluruhnya, akan juga terjadi paradigma kecurangan-kecurangan yang kemudian disengaja,"

Dosen di Universitas Dian Nusantara ini meminta, agar KPU segera menyelesaikan permasalah atau error yang terjadi pada website Sirekap, dan segera menyempurnakan atau memperbaikinya.

"Lalu di sisi lain, Bawaslu wajib atau boleh merekomendasikan untuk melakukan audit terhadap pemilihan mekanisme penciptaan daripada sistem IT di KPU itu," terang Kang Tamil.

Kang Tamil mengaku heran, dengan anggaran yang sudah digelontorkan, tetapi sistem IT di KPU tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Apalagi, server yang digunakan KPU hanya cloud, tidak dimiliki sendiri oleh KPU.

"Nah jadi saya kurang setuju kalau kemudian portal web itu dimatikan. Tapi kalau dihentikan sementara dalam konteks perbaikan dan itu tidak terlalu lama dalam hitungan jam itu oke. Kenapa? Karena para kontestan juga butuh akses untuk memantau suara mereka," tutur Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil meminta agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar sistem IT pemilihan provider IT, pemilihan tim yang mengerjakan IT tersebut, termasuk tendernya dan biaya, harus diaudit total.

"Karena dari kacamata saya melihat, ada hal-hal yang tidak pas terhadap uang yang dikeluarkan dengan sistem IT yang didapat. Boleh secara gamblang saya katakan, ada markup atau ada indikasi korupsi di dalam itu," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya