Berita

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Dianggap Cuci Otak Rakyat, Politikus PKS Desak Penayangan Quick Count Dihentikan

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penayangan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei untuk mengetahui hasil Pemilu 2024 mengundang pro kontra di masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengibaratkan quick count seperti halnya pisau yang bisa berguna membantu pekerjaan atau untuk tujuan negatif seperti mencelakakan orang.

Sayangnya, Taufik berpandangan, hasil quick count yang ditayangkan di berbagai televisi nasional saat ini justru telah merusak iklim Demokrasi.


"Dalam hal ini 'pisau' quick count telah digunakan untuk tujuan mencuci otak manusia bahwa hasil quick count adalah harus dipakai sebagai hasil Pemilu," kata Taufik seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin (19/2).

Padahal hasil penghitungan suara pemilu belum selesai. Hasil pemilu disebut selesai ketika semua suara sudah dihitung dan direkap atau real count.

“Parahnya penghitungan real count yang sedang berjalan di bawah komando KPU berjalan lambat dan amburadul. Sistem Sirekap yang dipakai KPU sangat bermasalah," beber Taufik.

Hal ini membuat para petugas KPPS di lapangan stres termasuk para saksi dari paslon capres/cawapres dan partai/caleg. Kalau ini berlangsung berlarut-larut, dikhawatirkan para petugas KPPS ambil jalan pintas dengan mencontek hasil quick count.

"Kalau itu terjadi maka Pemilu 2024 adalah gagal!” tegasnya.

Karena itu, politikus partai berlambang padi dan bulan sabit ini meminta agar penayangan hasil quick count disetop.

"Lalu perbaiki proses real count dengan maksimal dan proses harus transparan terhadap publik,” demikian Taufik Zoelkifli.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya