Berita

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Dianggap Cuci Otak Rakyat, Politikus PKS Desak Penayangan Quick Count Dihentikan

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penayangan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei untuk mengetahui hasil Pemilu 2024 mengundang pro kontra di masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengibaratkan quick count seperti halnya pisau yang bisa berguna membantu pekerjaan atau untuk tujuan negatif seperti mencelakakan orang.

Sayangnya, Taufik berpandangan, hasil quick count yang ditayangkan di berbagai televisi nasional saat ini justru telah merusak iklim Demokrasi.


"Dalam hal ini 'pisau' quick count telah digunakan untuk tujuan mencuci otak manusia bahwa hasil quick count adalah harus dipakai sebagai hasil Pemilu," kata Taufik seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin (19/2).

Padahal hasil penghitungan suara pemilu belum selesai. Hasil pemilu disebut selesai ketika semua suara sudah dihitung dan direkap atau real count.

“Parahnya penghitungan real count yang sedang berjalan di bawah komando KPU berjalan lambat dan amburadul. Sistem Sirekap yang dipakai KPU sangat bermasalah," beber Taufik.

Hal ini membuat para petugas KPPS di lapangan stres termasuk para saksi dari paslon capres/cawapres dan partai/caleg. Kalau ini berlangsung berlarut-larut, dikhawatirkan para petugas KPPS ambil jalan pintas dengan mencontek hasil quick count.

"Kalau itu terjadi maka Pemilu 2024 adalah gagal!” tegasnya.

Karena itu, politikus partai berlambang padi dan bulan sabit ini meminta agar penayangan hasil quick count disetop.

"Lalu perbaiki proses real count dengan maksimal dan proses harus transparan terhadap publik,” demikian Taufik Zoelkifli.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya