Berita

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Dianggap Cuci Otak Rakyat, Politikus PKS Desak Penayangan Quick Count Dihentikan

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penayangan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei untuk mengetahui hasil Pemilu 2024 mengundang pro kontra di masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengibaratkan quick count seperti halnya pisau yang bisa berguna membantu pekerjaan atau untuk tujuan negatif seperti mencelakakan orang.

Sayangnya, Taufik berpandangan, hasil quick count yang ditayangkan di berbagai televisi nasional saat ini justru telah merusak iklim Demokrasi.


"Dalam hal ini 'pisau' quick count telah digunakan untuk tujuan mencuci otak manusia bahwa hasil quick count adalah harus dipakai sebagai hasil Pemilu," kata Taufik seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin (19/2).

Padahal hasil penghitungan suara pemilu belum selesai. Hasil pemilu disebut selesai ketika semua suara sudah dihitung dan direkap atau real count.

“Parahnya penghitungan real count yang sedang berjalan di bawah komando KPU berjalan lambat dan amburadul. Sistem Sirekap yang dipakai KPU sangat bermasalah," beber Taufik.

Hal ini membuat para petugas KPPS di lapangan stres termasuk para saksi dari paslon capres/cawapres dan partai/caleg. Kalau ini berlangsung berlarut-larut, dikhawatirkan para petugas KPPS ambil jalan pintas dengan mencontek hasil quick count.

"Kalau itu terjadi maka Pemilu 2024 adalah gagal!” tegasnya.

Karena itu, politikus partai berlambang padi dan bulan sabit ini meminta agar penayangan hasil quick count disetop.

"Lalu perbaiki proses real count dengan maksimal dan proses harus transparan terhadap publik,” demikian Taufik Zoelkifli.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya