Berita

Tangkapan layar real count KPU untuk pemilihan legislatif di Dapil Jabar I/Repro

Politik

Ada Kesalahan Data Hitung Suara di Dapil Jabar I, KPU Diminta Klarifikasi

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Terkuaknya kesalahan data hitung suara caleg yang tersaji di laman resmi kpu.go.id, khususnya data Dapil Jabar I, menjadi sorotan publik. Di mana ada ketidaksinkronan total suara caleg dengan total suara partai.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kesalahan data tersebut harus segera diklarifikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jika ada kesalahan data dan hitung, maka yang bertanggungjawab adalah KPU. Jadi KPU harus mengklarifikasi kenapa bisa terjadi kesalahan data," kata Ujang Komarudin, Jumat (16/2).


Lanjut Ujang, penjelasan KPU itu diperlukan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi kesalahan data yang disajikan, tambahnya, bisa menimbulkan masalah dan bahaya kalau terus dibiarkan.

"Oleh karena itu KPU harus segera mengklarifikasi hal itu, dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi," sebut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Senada, pengamat pemilu dari Perludem, Fadli Muhammad, menganggap banyaknya kesalahan data jadi bukti ketidakseriusan KPU dalam membuat sistem hitung berbasis digital.

"Ini membuktikan bahwa KPU tidak serius dalam membuat sistem penghitungan, apalagi sejak awal tidak disimulasikan secara masif," jelasnya.

Dituturkan Fadli, walau penghitungan berbasis digital bukan merupakan data acuan dalam pemilu, namun seharusnya bisa menjadi alat kontrol terhadap penghitungan manual berjenjang nanti.

"Dengan banyaknya kesalahan dalam sistem penghitungan digital, membuat fungsi kontrol dari penghitungan manual KPU menjadi sia-sia," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya