Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Quick Count Prediksi, Bukan Hasil Akhir

RABU, 14 FEBRUARI 2024 | 19:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diminta untuk tidak ribut soal hasil quick count. Mengingat, pada akhirnya keputusan pemenang Pilpres 2024 tetap berdasarkan pada perhitungan metode real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, setelah muncul hasil quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei usai pencoblosan.

"Masyarakat perlu tahu dan tidak perlu ribut soal quick count, sebab pada akhirnya keputusan pemenang pemilu tetap berdasarkan pada perhitungan metode real count yang dilakukan KPU. Itulah hasil akhir pemilu yang memiliki legitimasi kuat, bukan quick count," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (14/2)


Ubedilah mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 24/PUU-XVII/2019, hitung cepat atau quick count pemilu boleh dilakukan dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Sehingga pada pukul 15.00 WIB lembaga survei sudah boleh mengumumkan quick count-nya.

"Biasanya ketika hitung cepat itu mulai ditayangkan, sangat cepat juga publik memperbincangkan hasil quick count, dan tidak sedikit yang mempercayainya sebagai angka absolut. Padahal itu bersifat relatif karena menggunakan sampel hasil perhitungan di TPS," terang Ubedilah.

Sebab, menurut Ubedilah, tidak mungkin lembaga survei punya surveyor hingga di 800 ribu lebih TPS.

Karena menggunakan sampel TPS, lanjut Ubedilah, maka hasil quick count bersifat prediksi. Meskipun, lembaga survei seringkali berani menyimpulkan siapa kandidat yang lebih unggul ketika suara masuk dari sampel yang diambil sudah di atas 70 persen.

"Perlu diingat itu 70 persen dari sampel TPS yang diambil. Biasanya lembaga survei minimal ambil sekitar 10 persen dari jumlah TPS seluruh Indonesia yang diambil secara acak. Jadi dari 800 ribu TPS lebih mungkin hanya ambil 800 TPS secara random atau acak. Jadi tetapi hasilnya prediksi dan relatif," paparnya.

"Saya kira masyarakat perlu paham ini," pungkas Ubedilah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya