Berita

Masyarakat Profesional Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta, Senin (12/2)/Ist

Politik

Masyarakat Profesional Menggugat: Bangsa Indonesia Memasuki Darurat Peradaban

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah profesional yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Menggugat (MPM) merasakan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini yang telah memasuki darurat peradaban.

Rasa kegelisahan itu disampaikan melalui unjuk rasa yang dilakukan di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta pada Senin (12/2).

"Faktanya saat ini yang terjadi adalah kebiadaban yang merusak banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jurubicara MPM, Danar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/2).

Bukan tanpa alasan kata Danar, MPM mencatat sejumlah data tentang kondisi bangsa yang rusak, salah satunya korupsi yang merajalela.

"Datanya kan korupsi merajalela dengan indeks yang skornya hanya 34, indeks HAM juga rapotnya merah hanya mendapat skor 3,2. Lingkungan juga makin rusak, indeks kualitas air Indonesia hanya mendapat skor 54, dan sekitar 61 persen masyarakat sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim di Indonesia," terang Danar.

Di saat yang sama kata Danar, rakyat menderita karena harga kebutuhan pokok naik, demokrasi juga rusak karena tiadanya moralitas dan etika dalam proses elektoral Pemilu 2024.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat setempat pada pukul 17.00 WIB. Namun demikian, MPM sudah menyatakan lima sikapnya.

Pertama, MPM mengutuk semua kebiadaban Istana dan kroni-kroninya yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, semua jenis kebiadaban tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan berkonstitusi, karena itu selamatkan demokrasi karena semakin jauh dari etika dan moral Pancasila.

Ketiga, adili penguasa culas dan pelanggar konstitusi agar menjadi pelajaran bagi penguasa berikutnya dan menyehatkan iklim demokrasi Indonesia.

"Keempat, kami masyarakat profesional merasa sangat terganggu dengan praktik kekuasaan politik yang biadab dan sangat tidak bermoral. Sebab kekuasaan yang tidak bermoral telah membentuk citra buruk negara di mata dunia, dan citra negara yang buruk telah mengganggu investasi dan pada akhirnya mengganggu iklim bisnis dan usaha kami dan kita semua sebagai warga negara sekaligus warga bangsa," jelas Danar.

Dan terakhir kata Danar, MPM menyatakan agar menyelamatkan keadaban bangsa kembali pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci untuk menyelamatkan republik, demokrasi, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.

"Oleh karena itu kami Masyarakat Profesional Menggugat akan terus bergerak bersama rakyat banyak untuk selamatkan republik ini dari kebiadaban elit Istana dan kroni-kroninya," pungkas Danar.

MPM sendiri merupakan kelompok profesional dari berbagai bidang profesi, terdiri dari pebisnis, konsultan, advokat, akademisi, dan lain-lain. Di antara kelompok profesional yang turut aksi adalah, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, dan Danardono Siradjudin selaku profesional dari Invidual Consultant yang juga concers pada isu good governance, anti korupsi, dan keterbukaan informasi publik.


Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya