Berita

Jumpa pers Ketua KPU RI dan jajaran di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2)/RMOL

Politik

KPU Libatkan Ratusan Perwakilan Negara Sahabat hingga NGO Saksikan Pungut Hitung Pemilu 2024 di Luar Negeri

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan sejumlah perwakilan di luar negeri, khususnya dalam melihat proses pungut dan hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Kegiatan pungut-hitung yang disaksikan oleh perwakilan-perwakilan negara tetangga dinamakan Indonesia Election Visit Program (IEVP).

"Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, KPU menyelenggarakan Indonesia Election Visit Program, dan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada berbagai macam pihak untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara di TPS," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Anggota KPU RI dua periode itu mengungkapkan, maksud dari kegiatan IEVP adalah pertukaran informasi proses pemilu antarnegara yang menganut sistem demokrasi.

"Pemilu di Indonesia, kalau dilihat dari jumlah populasi, itu terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kita mempraktikan demokrasi elektoral terbesar ketiga di dunia," tuturnya.

Selain itu, Hasyim menyebut praktik demokrasi di Indonesia yang terbilang paling rumit tapi dilakukan dalam waktu cepat, menjadi ketertarikan sendiri bagi negara lain untuk datang belajar.

"Pemilu Indonesia ini dinilai sebagai the most complicated in the world, pemilu paling rumit. Karena apa? Setidak-tidaknya sebagai konsekuensi dari sistem pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka," ungkap Hasyim.

Ditambahkan Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, jumlah pihak luar negeri yang akan melibatkan diri dalam acara IEVP mencapai ratusan orang.

"Ada sebanyak 35 orang dari KPU LN, kemudian 81 perwakilan negara sahabat yang sudah konfirm hadir, dan ada 18 NGO atau LSM LN dan internasional yang bersedia bergabung, lalu ada satu kampus dari LN juga akan datang," urainya.

"NGO atau LSM dalam negeri sebanyak 20 orang, kementerian atau lembaga 19 orang, media dan juga mungkin universitas dalam negeri sebagian yang sudah melakukan MoU dengan KPU pastinya kami pertimbangkan," tutup Afif.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Polri Gandeng INASSOC Sosialisasikan Aturan Penggunaan Airsoft Gun

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:34

Wamenkop Ferry Juliantono Ingin Gapoktan Naik Kelas

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:33

Kontrol Sipil ke Militer Harus Objektif, Jangan Pragmatis

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:23

Warga Jakarta Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:12

Hasto Siap Sampaikan Eksepsi Pekan Depan

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:51

Sidang Perdana Duterte di ICC, Momen Bersejarah bagi Keadilan Internasional

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:30

Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:23

Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik dari Rp71 Triliun Jadi Rp171 Triliun

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:17

Pengamat: Bagaimana Mungkin Seorang Teddy Dilantik jadi Seskab?

Jumat, 14 Maret 2025 | 13:59

Korsleting Baterai Jadi Penyebab Kebakaran Air Busan

Jumat, 14 Maret 2025 | 13:54

Selengkapnya