Berita

Jumpa pers Ketua KPU RI dan jajaran di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2)/RMOL

Politik

KPU Libatkan Ratusan Perwakilan Negara Sahabat hingga NGO Saksikan Pungut Hitung Pemilu 2024 di Luar Negeri

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan sejumlah perwakilan di luar negeri, khususnya dalam melihat proses pungut dan hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Kegiatan pungut-hitung yang disaksikan oleh perwakilan-perwakilan negara tetangga dinamakan Indonesia Election Visit Program (IEVP).

"Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, KPU menyelenggarakan Indonesia Election Visit Program, dan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada berbagai macam pihak untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara di TPS," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2).


Anggota KPU RI dua periode itu mengungkapkan, maksud dari kegiatan IEVP adalah pertukaran informasi proses pemilu antarnegara yang menganut sistem demokrasi.

"Pemilu di Indonesia, kalau dilihat dari jumlah populasi, itu terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kita mempraktikan demokrasi elektoral terbesar ketiga di dunia," tuturnya.

Selain itu, Hasyim menyebut praktik demokrasi di Indonesia yang terbilang paling rumit tapi dilakukan dalam waktu cepat, menjadi ketertarikan sendiri bagi negara lain untuk datang belajar.

"Pemilu Indonesia ini dinilai sebagai the most complicated in the world, pemilu paling rumit. Karena apa? Setidak-tidaknya sebagai konsekuensi dari sistem pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka," ungkap Hasyim.

Ditambahkan Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, jumlah pihak luar negeri yang akan melibatkan diri dalam acara IEVP mencapai ratusan orang.

"Ada sebanyak 35 orang dari KPU LN, kemudian 81 perwakilan negara sahabat yang sudah konfirm hadir, dan ada 18 NGO atau LSM LN dan internasional yang bersedia bergabung, lalu ada satu kampus dari LN juga akan datang," urainya.

"NGO atau LSM dalam negeri sebanyak 20 orang, kementerian atau lembaga 19 orang, media dan juga mungkin universitas dalam negeri sebagian yang sudah melakukan MoU dengan KPU pastinya kami pertimbangkan," tutup Afif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya